TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Kompas.com - 27/01/2021, 19:29 WIB
Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Mar. Bambang Suswantono tengah menyaksikan penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa Unit Organisasi Mabes TNI dengan mitra kerja di Gedung Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (27/1/2021). ANTARA/HO-Puspen TNIInspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Mar. Bambang Suswantono tengah menyaksikan penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa Unit Organisasi Mabes TNI dengan mitra kerja di Gedung Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (27/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Tentara Nasional Indonesia menandatangani kontrak bersama pengadaan barang dan jasa secara kolektif Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dengan pihak mitra kerja penyedia barang dan jasa.

Penandatanganan kontrak itu disaksikan oleh Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI Mar Bambang Suswantono mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Gedung Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (27/1/2021).

Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan Irjen TNI mengatakan bahwa acara penandatanganan kontrak bersama ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

"Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan," kata Marsekal Hadi.

Baca juga: Simak, Apa Saja Syarat Kenaikan Pangkat Prajurit TNI?

Dengan penandatanganan kontrak pada awal tahun, kata dia, diharapkan akan mempercepat daya serap anggaran TNI tahun 2021 dan dapat menghindari terjadinya kegiatan lintas tahun.

Menurut dia, penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa antara para pejabat pembuat komitmen (PPK) satuan kerja jajaran UO Mabes TNI dengan mitra penyedia barang dan jasa ini memedomani Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.05/2018, dan Peraturan Panglima TNI Nomor 62 Tahun 2018.

"Hal tersebut untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan," ucap Marsekal Hadi.

Ada dua agenda dalam penandatanganan kontrak, yaitu penandatanganan kontrak UO Mabes TNI meliputi pengadaan barang dan jasa oleh Satker Bais TNI dengan PT Cahaya Wdhy Yaka, Puskes TNI dengan PT Pelvi Prumatama, Babek TNI dengan PT Jala Berikat Nusantara, Satkomlek TNI dengan CV Marvin Agung dan Denma Mabes TNI dengan PT Karen Nauli.

Baca juga: TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

Kedua, penandatanganan surat perjanjian bersama antara UO Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dengan Pertamina terkait dengan penggunanaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP).

Dalam membangun kekuatan, kata Panglima TNI, TNI tidak dapat bekerja sendirian sehingga diperlukan mitra kerja yang dapat membantu tercapainya pemenuhan kebutuhan dalam membangun kekuatan TNI.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X