Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2021, 19:29 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Tentara Nasional Indonesia menandatangani kontrak bersama pengadaan barang dan jasa secara kolektif Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dengan pihak mitra kerja penyedia barang dan jasa.

Penandatanganan kontrak itu disaksikan oleh Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI Mar Bambang Suswantono mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Gedung Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (27/1/2021).

Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan Irjen TNI mengatakan bahwa acara penandatanganan kontrak bersama ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

"Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan anggaran sehingga dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan," kata Marsekal Hadi.

Baca juga: Simak, Apa Saja Syarat Kenaikan Pangkat Prajurit TNI?

Dengan penandatanganan kontrak pada awal tahun, kata dia, diharapkan akan mempercepat daya serap anggaran TNI tahun 2021 dan dapat menghindari terjadinya kegiatan lintas tahun.

Menurut dia, penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa antara para pejabat pembuat komitmen (PPK) satuan kerja jajaran UO Mabes TNI dengan mitra penyedia barang dan jasa ini memedomani Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.05/2018, dan Peraturan Panglima TNI Nomor 62 Tahun 2018.

"Hal tersebut untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan," ucap Marsekal Hadi.

Ada dua agenda dalam penandatanganan kontrak, yaitu penandatanganan kontrak UO Mabes TNI meliputi pengadaan barang dan jasa oleh Satker Bais TNI dengan PT Cahaya Wdhy Yaka, Puskes TNI dengan PT Pelvi Prumatama, Babek TNI dengan PT Jala Berikat Nusantara, Satkomlek TNI dengan CV Marvin Agung dan Denma Mabes TNI dengan PT Karen Nauli.

Baca juga: TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

Kedua, penandatanganan surat perjanjian bersama antara UO Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dengan Pertamina terkait dengan penggunanaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP).

Dalam membangun kekuatan, kata Panglima TNI, TNI tidak dapat bekerja sendirian sehingga diperlukan mitra kerja yang dapat membantu tercapainya pemenuhan kebutuhan dalam membangun kekuatan TNI.

"Maka, diperlukan suatu sinergitas dan kerja sama yang solid antara pihak-pihak guna saling mendukung sehingga kelancaran dalam mencapai tujuan menjadi prioritas," kata dia. 

Ia menegaskan bahwa pengadaan yang baik akan mendukung pembangunan kekuatan TNI.

Oleh karena itu, pemakaian anggaran belanja yang tepat akan turut menggerakkan perekonomian nasional yang berujung pada pertumbuhan ekonomi negara.

Baca juga: Menkes, Panglima TNI, hingga Pedagang Pasar, Ini Peserta Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Dalam kesempatan itu, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan kepada semua personel TNI yang terlibat langsung dalam pengadaan maupun para mitra penyedia barang dan jasa agar bisa memenuhi kewajiban sesuai target seperti apa yang tercantum dalam klausul kontrak, yakni tepat waktu, tepat jumlah, dan berkualitas.

"Kepada para mitra penyedia barang dan jasa, saya minta ikutlah bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan kekuatan TNI. Anggaran yang telah dialokasikan oleh negara kepada TNI harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat, bangsa, dan negara," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com