PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada akan menjadi mubazir jika ketentuan terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024 diubah dalam Revisi Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu).

Ia mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dalam UU Pilkada ditetapkan melalui proses yang panjang.

"Dan itu juga dibuat melalui prores diskusi yang panjang dan mendalam dengan semangat bahwa hiruk pikuk politik selesai dalam satu tahun, tidak seperti saat ini," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/1/2021).

Awiek mengatakan, jika diubah, ketentuan pelaksanaan Pilkada tersebut akan menjadi mubazir karena belum pernah diterapkan.

Baca juga: DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Oleh karenanya, ia mengatakan, ketentuan tersebut tidak perlu diubah dalam RUU Pemilu sehingga pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan 2024.

"Jeda waktu dari Pileg dengan Pilkada 2024, ada 7 bulan. Sehingga tidak menganggu teknis persiapan di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, di dalam draf revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), pelaksanaan Pilkada akan dilangsungkan pada 2022 dan 2023.

"Ya kalau di draf RUU Pemilu kita memang seperti itu ya, 2024 rencana Pilkada diserentakan itu dinormalkan. Jadi 2022 ada Pilkada, 2023 ada pilkada, dan nanti kalau diserentakkan itu di 2027 Pilkada," kata Saan saat dihubungi, Senin (25/1/2021).

Nantinya, pelaksanaan Pilkada serentak dalam RUU Pemilu ini akan dilangsungkan pada 2027.

Baca juga: Pilkada 2024 Diwacanakan Mundur ke 2027, Bagaimana Pilpres dan Pileg?

Untuk daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2020, nantinya mereka akan dipimpin oleh pelaksana tugas kepala daerah selama dua tahun. Sebab, masa jabatan kepala daerah terpilih akan berakhir pada 2025, namun pilkada akan dilangsungkan serentak pada 2027.

"Yang (Kepala daerah masa jabatan habis) 2025 nunggu (Pilkada) 2027 ya, plt dua tahun," ujarnya.

Adapun untuk kepala daerah hasil Pilkada 2022, akan mengakhiri masa jabatannya sampai terpilihnya kepala daerah di Pemilu daerah 2027.

Kemudian, untuk kepala daerah hasil Pilkada 2023, akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2028. Namun, kata Saan, Pilkada tetap dilakukan pada 2027.

"Pilkada 2023 ke 2028 tetap ikut Pilkada 2027. Tidak ada masa jabatan dikurangi sehingga Itu akan pembahasan," ujarnya.