PPKM Dianggap Belum Efektif, Anggota DPR Usul "Lockdown Akhir Pekan"

Kompas.com - 27/01/2021, 09:37 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19. DOK. Humas DPR Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) yang kini diperpanjang pemerintah belum terbukti berhasil mengendalikan kasus Covid-19.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan " lockdown akhir pekan" untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Apakah PPKM berhasil atau tidak, perlu penjelasan lebih detail sehingga tidak dianggap suatu kegagalan. Yang sekarang ini kan hanya mengubah jam operasional (mal dan restoran) dari jam 19.00 jadi 20.00. Maka, saya sebetulnya mengusulkan adanya lockdown akhir pekan," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: PPKM Jilid II, Warga Luar Kota yang Akan Masuk Cilacap Wajib Kantongi Surat Bebas Covid-19

Saleh menjelaskan "lockdown akhir pekan" yang diusulkannya itu mengatur masyarakat tidak boleh beraktivitas di luar rumah sejak Jumat malam hingga Minggu malam. Masyarakat kembali beraktivitas pada Senin pagi.

Ia mengatakan, mereka yang boleh beraktivitas pada akhir pekan itu hanya yang menjalankan tugas esensial.

"Artinya ada tiga malam dua hari di mana masyarakat diam di rumah masing-masing tidak boleh keluar. Saya yakin ini dampaknya lebih luas daripada PPKM. Yang berkeliaran tanpa alasan jelas harus didenda," jelasnya.

Menurutnya, ide "lockdown akhir pekan" ini tidak akan mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi bisa berjalan pada Senin hingga Jumat malam.

Baca juga: Pemkot Banjarmasin Terapkan PPKM Transisi Selama 7 Hari

"Jadi tidak terlalu mengganggu perekonomian. Dan biasanya memang pada akhir pekan justru yang banyak orang keluar maka itu yang perlu kita tertibkan," tegas Saleh.

PPKM di Jawa dan Bali "jilid II" telah dimulai sejak 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan ini karena hasil PPKM periode pertama yang belum maksimal.

Hasil evaluasi pada 11-18 Januari 2021, diketahui bahwa sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan kasus aktif. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X