Kompas.com - 25/01/2021, 10:38 WIB
Ambulans memasuki Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Sabtu (9/1/2021). Pemprov DKI Jakarta menyatakan tingkat keterisian RS rujukan COVID-19 di Jakarta telah mencapai 85 persen, sementara ruang Intensive Care Unit (ICU) telah mencapai 80 persen. Dengan terus meningkatnya kasus positif, maka RS rujukan COVID-19 di Jakarta diperkirakan akan penuh pada bulan Februari 2021. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANATRA FOTO/Akbar Nugroho GumayAmbulans memasuki Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Sabtu (9/1/2021). Pemprov DKI Jakarta menyatakan tingkat keterisian RS rujukan COVID-19 di Jakarta telah mencapai 85 persen, sementara ruang Intensive Care Unit (ICU) telah mencapai 80 persen. Dengan terus meningkatnya kasus positif, maka RS rujukan COVID-19 di Jakarta diperkirakan akan penuh pada bulan Februari 2021. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum mampu menekan laju penularan Covid-19.

Menurut Netty, meski pemerintah mengatur pembatasan di perkantoran atau pusat perbelanjaan, tapi kerumunan massa masih terjadi banyak tempat.

"Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa protokol kesehatan," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Ia berpendapat, pemerintah perlu melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar secara total.

Netty menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini tidak kunjung membuahkan hasil dalam penanganan pandemi.

Baca juga: UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB total," katanya.

Bertalian dengan itu, Netty meminta pemerintah terus meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan pengobatan (3T) serta memasifkan edukasi 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan kuantititas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19.

"Fokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah. Saat ini sudah banyak RS rujukan yang kekurangan fasilitas ruang perawatan, sehingga pasien harus mengantri dan lambat ditangani," tegasnya.

Baca juga: Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Netty juga meminta pemerintah segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di daerah-daerah. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan juga perlu jadi perhatian.

"Banyaknya nakes yang telah gugur, kelelahan, serta jadwal yang tidak lagi normal, seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang afirmatif. Selain jumlahnya yang ditambah, pelindungan, dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," kata Netty.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Nasional
Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Nasional
Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Akan Periksa 4 Pegawai Sekretariat KPI Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan 'Safe House' untuk Bertemu Maskur Husain

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Dicarikan "Safe House" untuk Bertemu Maskur Husain

Nasional
Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Tekan Kelebihan Penghuni Lapas, Komnas HAM Usul Pemakai Narkoba Dihukum Denda

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.