Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Regulasi Vaksin Mandiri Sedang Disiapkan, Airlangga: Akan Diberikan Gratis kepada Karyawan

Kompas.com - 21/01/2021, 15:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan regulasi tentang vaksinasi mandiri Covid-19.

Menurutnya, vaksinasi mandiri merupakan akselerasi atau percepatan dari program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Sudah dilaporkan kepada Pak Presiden yang terkait dengan persiapan akselerasi vaksin di mana akselarasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

"Regulasi itu nantinya mengatur pembelian di sektor-sektor industri tertentu dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis," lanjutnya.

Baca juga: Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

Selain regulasi, Airlangga menyebutkan, beberapa hal yang terkait dengan teknis vaksinasi mandiri akan dipersiapkan.

Airlangga juga mengungkapkan agar vaksinasi mandiri menggunakan sumber vaksin yang berbeda dengan vaksin gratis oleh pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia membuka peluang penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak pengusaha di Tanah Air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri sehingga biayanya ditanggung perusahaan.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa enggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).

Jokowi mengatakan, vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Sebab, pemerintah mempunyai opsi lain selain menyelenggarakan vaksinasi virus corona secara gratis.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Banyak Pengusaha Minta Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Kenapa Tidak?

Menurut Jokowi, jika vaksinasi mandiri direalisasikan, merek vaksin yang akan digunakan kemungkinan berbeda dari vaksin yang digratiskan pemerintah.

Ada kemungkinan pula vaksinasi dilakukan di tempat yang berbeda dengan yang telah pemerintah tentukan.

Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa hal ini masih menjadi wacana dan belum diputuskan.

"Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com