Anies Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat, Epidemiolog: Memang Tugas Pemerintah Pusat

Kompas.com - 21/01/2021, 13:13 WIB
Pasien COVID-19 beraktivitas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Minggu (15/11/2020). Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan selama dua minggu terakhir angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang berdampak pada keterisian ruang isolasi yang semula 32 persen saat ini naik menjadi 53 persen. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPasien COVID-19 beraktivitas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Minggu (15/11/2020). Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan selama dua minggu terakhir angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang berdampak pada keterisian ruang isolasi yang semula 32 persen saat ini naik menjadi 53 persen. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penangangan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) harus disikapi dengan serius.

Sebab, menurut dia, pengendalian pandemi tidak bisa dilakukan secara soliter, parsial dan sektoral.

“Pengendalian pandemi itu harus terintegrasi, komprehensif, bersinergi dan juga setara dan merata antar daerah,” kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

Jika mencermati persoalan DKI, imbuh dia, melonjaknya pasien di rumah sakit ibu kota merupakan akibat lebih banyaknya rumah sakit rujukan dan sistim pendataan yang jauh lebih terbuka. Sehingga, DKI bisa lebih cepat melihat kecenderunagan atau tren.

Oleh karena itu, kata dia, pemeritah pusat harus lebih aktif memeratakan kualitas penanganan pandemi di berbagai daerah di Indonesia.

Baca juga: Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, Ini Pernyataan dari Kemenkes

“Ini memang tugas pemerintah pusat, walaupun ada juga tugas pemerintah daerahnya ya, tidak bisa juga lepas tangan," kata Dicky.

"Semuanya juga harus terlihat, pusat, daerah, dan didukung masyarakat,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Dicky juga mendorong pemerintah pusat untuk lebih aktif lagi dalam melakukan tracing dan testing serta membatasi mobilitas masyarakat dan mencegah keramaian.

Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada vaksinasi yang memang perlu dan harus dilakukan.

“Pengendalian pandemi ini tidak bisa satu atau dua di prioritaskan lalu yang lain diabaikan, terutama yang sifatnya esensial misalnya 3T, pembatasan mobilitas serta mencegah keramaian harus dilakukan, kalau tidak yang rugi ya kita sendiri,” ucap Dicky.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Nasional
Buka Pameran Foto, Puan Sebut Perempuan Tentukan Masa Depan Bangsa

Buka Pameran Foto, Puan Sebut Perempuan Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang 9-22 Maret, Begini Aturannya

PPKM Mikro Diperpanjang 9-22 Maret, Begini Aturannya

Nasional
AHY: Kami Tak Berupaya Cari Sensasi, Itu Bukan Karakter dan DNA Kami

AHY: Kami Tak Berupaya Cari Sensasi, Itu Bukan Karakter dan DNA Kami

Nasional
Ketua Satgas: Keberhasilan PPKM Mikro Sudah Banyak, tapi Angka Kematian Masih Tinggi

Ketua Satgas: Keberhasilan PPKM Mikro Sudah Banyak, tapi Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X