Rp 72 Miliar untuk Influencer dalam Atasi Dampak Virus Corona, Pengamat: Mau Diapain?

Kompas.com - 02/03/2020, 10:32 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik kebijakan pemerintah menggelontorkan Rp 72 miliar untuk jasa influencer demi meningkatkan sektor pariwisata yang lesu karena wabah virus corona.

Agus mempertanyakan tujuan dan tolok ukur kinerja para influencer tersebut.

"Influencer kan cuma influencer, terus mau diapain?! Pak Menteri Pariwisata tidak ngomong sama sekali. Ada pernyataan Menteri Pariwisata tentang strategi dia menangani krisis? Kan enggak ada," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Ia pun menilai bahwa pemerintah harus membeberkan langkah konkret dalam menangani lesunya pariwisata akibat virus corona.

Agus pun mencontohkan promo paket pariwisata antara tiket pesawat dengan hotel. Menurut dia, hal itu berpotensi meningkatkan minat wisatawan.

"Strateginya dulu disusun, bagaimana cara menaikkan pariwisata, kita harus mengembangkan domestik, saya bertanya, saya mau ke Bali, aman enggak di Bali, jangan-jangan ada corona di sana, aman enggak ke Belitung," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini kan hotel masih mahal, ini gimana di-package. Atau misal katakan, semua tiket sampai Mei murah, Anda mau ke mana saja package dengan hotel, pasti orang mau," ujar Agus.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Influencer, Fadli Zon: Ini Cara-cara Amatiran

Agus berpendapat, pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas soal penanganan virus tersebut saat ini.

Ia tak memungkiri bahwa pendekatan penanganan pemerintah dalam isu ini lebih kepada topik ekonomi.

Agus menuturkan, hal itu tak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat serta bencana banjir yang baru saja melanda sejumlah kota di Indonesia.

"Kita sudah krisis ini dari sisi kebijakannya. Jadi itu makanya penyakitnya dianggap tidak serius memang kita," kata Agus.

Baca juga: Pemerintah Diminta Beberkan Langkah Konkret Penanganan Virus Corona

Maka dari itu, ia meminta pemerintah membeberkan langkah konkret penanganan virus corona di Tanah Air.

Setelah itu, kata Agus, pemerintah mengungkapkan strategi mengatasi masalah ekonomi akibat mewabahnya virus corona di dunia.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
Penjelasan Dukcapil soal Warga Bekasi yang Gagal Vaksinasi karena NIK-nya Dipakai WNA

Penjelasan Dukcapil soal Warga Bekasi yang Gagal Vaksinasi karena NIK-nya Dipakai WNA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X