Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Segera Disidang

Kompas.com - 19/01/2021, 15:25 WIB
Mantan Direktur Teknik dan Pengelola Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Hadinoto Soedigno (kiri) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menahan tersangka Hadinoto Soedigno untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada Garuda Indonesia serta tindak pidana pencucian uang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMantan Direktur Teknik dan Pengelola Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Hadinoto Soedigno (kiri) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menahan tersangka Hadinoto Soedigno untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada Garuda Indonesia serta tindak pidana pencucian uang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno, segera disidang sebagai terdakwa kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat serta pencucian uang.

Jaksa Penuntut Umum KPK telah melimpahkan berkas perkara Hadinoto ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

"Yoga Pratomo selaku JPU KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Hadinoto Soedigno ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Kasus Pengadaan Pesawat, KPK Dalami Peran Eks Direktur Garuda Indonesia

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan Hadinoto kini telah menjadi kewenangan PN Tipikor Jakarta Pusat.

Setelah melimpahkan berkas perkara, JPU KPK kini menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim serta penetapan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ali mengatakan, Hadinoto didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Hadinoto merupakan tersangka terbaru dalam kasus ini selain mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan beneficial owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo yang telah dinyatakan bersalah.

Hadinoto dan Emirsyah disangka menerima komisi dari Soetikno atas dimenangkannya kontrak terkait program peremajaan pesawat oleh empat pabrikan yakni Rolls Royce, Airbus S.A.S., Avions de Transport Regional (ATR), dan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

"Untuk HDS (Hadinoto), SS (Soetikno) diduga memberi 2,3 juta dollar AS dan 477.000 Euro yang dikirim ke rekening HS di Singapura," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto, Jumat (4/12/2020).

Di samping itu, Hadinoto juga disangka melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menarik uang yang diserahkan Soetikno, kemudian dikirimkan ke rekening-rekening lain, antara lain rekening anak dan istrinya, serta rekening investasi di Singapura.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X