Airlangga Hartarto dan Ketidakterbukaan Pejabat Publik yang Terinfeksi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi bahan perbincangan publik usai mendonasikan plasma konvalesen di markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021).

Pasalnya, Airlangga mendonasikan plasma konvalesen tanpa pernah mengungkapkan ia pernah terinfeksi Covid-19 sebelumnya.

Sebabnya hanya orang yang pernah terinveksi Covid-19 yang bisa mendonorkan plasma konvalesen, lantaran penyintas Covid-19 memiliki antibodi yang bisa melawan virus corona di dalam darahnya.

Sebelumnya pada 2020 memang sempat beredar kabar bahwa Airlangga terinfeksi Covid-19. Namun demikian, pihak Kemenko Perekonomian dan Istana Kepresidenan tak menjawab hal tersebut saat ditanya wartawan di saat isu Airlangga terinfeksi Covid-19 bergulir.

Jubir benarkan Airlangga pernah terinfeksi Covid-19

Menanggapi isu tersebut, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina membenarkan bahwa Airlangga sempat positif Covid-19 pada 2020.

"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dan saat itu, sudah diterapkan 3T (testing, tracing, treatment) secara optimal," ujar Alia, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Sebagai bentuk rasa syukur karena sudah sembuh dari Covid-19, Airlangga pun mendonorkan plasma konvalesen. Menurut Alia, hal itu untuk membantu percepatan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 lain.

"Beliau juga berharap semakin banyak penyintas Corona yang mendonorkan plasma di masa yang akan datang," tambahnya.

Pejabat publik harus terbuka

Ketidakterbukaan pejabat publik dalam mengumumkan statusnya yang pernah terinfeksi Covid-19 disayangkan oleh Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman.

Menurut dia, semua pejabat publik baik nasional maupun daerah perlu menginformasikan jika terpapar Covid-19. Sebab, pejabat publik banyak melakukan aktivitas atau bertemu dengan orang lain.

"Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/1/2021).

Ia menjelaskan, keterbukaan pejabat publik sangat penting untuk mendukung proses tracing. Seperti diketahui, tracing merupakan salah satu strategi yang digiatkan pemerintah selain testing dan treatment untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dicky menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, upaya tracing juga tidak akan optimal.

"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," imbuh dia.

Sementara itu, untuk orang biasa atau masyarakat, menurutnya tidak perlu diinformasikan status Covid-19 yang disandang.

Namun, untuk tempat dan waktu tracing di masyarakat tetap harus dibuka. Sebab, hal ini berkaitan untuk menentukan dari klaster mana seseorang dapat terpapar.

"Ini sangat disayangkan ya karena kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lainnya misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar," ujarnya.

Untuk itu, ia kembali mengingatkan para pejabat publik untuk selalu bersikap terbuka dalam hal Covid-19, termasuk ketika dirinya terpapar. Sebab, tidak adanya keterbukaan akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Ia menilai, hal ini akan membuat masyarakat bingung, tokoh atau pejabat publik mana yang harus dijadikan contoh. Padahal, kata Dicky, para tokoh seharusnya selalu terbuka terkait Covid-19, termasuk apabila dirinya mengidap atau terpapar virus tersebut.

"Bagaimana mau kita bisa memberi contoh atau teladan kepada masyarakat bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang harus diberi cap negatif atau stigma. Ini kan penting peran pejabat atau tokoh publik," tutur Dicky.