Airlangga Hartarto Tak Terbuka Pernah Idap Covid-19, Pengamat: Ini Soal Moral

Kompas.com - 19/01/2021, 13:04 WIB
Tangkapan layar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan donor plasma konvalesen di Markas PMI, Jakarta, Senin (18/1/2021). ISTIMEWATangkapan layar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan donor plasma konvalesen di Markas PMI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, tidak terbukanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sempat terpapar Covid-19 berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat atau publik.

Menurut dia, tidak ada satu pun undang-undang yang mengatur pejabat publik harus mendeklarasikan dirinya pernah terpapar Covid-19.

"Ya itu moral saja. Tidak ada undang-undangnya. Ya kalau nyuruh masyarakat tertib ya dia juga harus demikian," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Soal Dugaan Airlangga Hartarto Sempat Terpapar Covid-19, Ini Jawaban Istana

Agus mengatakan, selama ini pemerintah meminta kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap segala aturan terkait Covid-19.

Namun, dengan kabar bahwa Airlangga penyintas Covid-19 dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Padahal, Airlangga sendiri berperan sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita sedang minta kesadaran masyarakat, tapi kan menterinya sendiri tidak terbuka. Padahal apa salahnya kalau bilang," ujarnya.

Baca juga: Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Sikap tidak terbuka itu, jelas Agus, akan berdampak besar pada masyarakat kaitannya dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Padahal, menurutnya pemerintah sendiri berharap masyarakat patuh agar terhindar dari virus Covid-19.

"Jadi bagaimana kita mau berharap masyarakat patuh, kalau pemimpinnya juga tidak patuh," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X