Jubir: Vaksinasi Mandiri Belum Dibahas Lebih Lanjut, Masih Fokus Vaksinasi dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga kini rencana pelaksanaa vaksinasi Covid-19 secara mandiri masih belum final.

"Ini belum final jadi harus dimatangkan dahulu ya," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, masukan dari berbagai pihak seperti ahli epidemiologi, para ahli lain dan kementerian/lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk mematangkan rencana ini.

Nadia menuturkan, saat ini pemerintah masih fokus dalam program vaksinasi gratis.

"Belum ada pembahasan lebih lanjut. Masih konsentrasi kepada pelaksanaan vaksin pemerintah," tambahnya.

Baca juga: IDI Dukung Vaksinasi Mandiri untuk Percepat Target Vaksinasi Nasional

Sebelumnya, wacana tentang vaksinasi mandiri diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada saat rapat dengar pendapat di DPR.

Kemudian, Budi pun sempat mengatakan, pemerintah akan membuka opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri oleh perusahaan kepada karyawannya.

Perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Syaratnya, vaksin tersebut harus sesuai dengan yang diiizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih vaksinasi.

Menanggapi rencana ini, pakar Sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir menilai, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri berpotensi menggagalkan target pemerintah dalam mencapai herd immunity (kekebalan komunitas).

Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19 vaksinasi harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko dalam populasi.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dinilai Berpotensi Gagalkan Target Herd Immunity

Di Indonesia sendiri, kelompok yang berisiko terdiri dari petugas pelayan publik dan warga lansia yang sudah memiliki komorbid (penyakit penyerta).

"Ketika ada sekelompok orang yang punya uang lebih dan mendapatkan akses memadai dari yang lain ini sebenarnya merusak yang sudah dibangun. Berisiko menggagalkan target herd immunity," ujar Sulfikar dalam diskusi "Potret Gerakan Digital Indonesia 2020" yang digelar secara virtual oleh Change.org, Senin (18/1/2021).

"Juga secara etika ini tidak etis sebab dia mengambil jatah orang lain," lanjutnya.

Sulfikar pun mengingatkan bahwa vaksinasi mandiri bersifat komersial.

Sehingga, idealnya vaksin yang digunakan pun sudah komersial. Apabila kondisinya demikian, dia menyebut idealnya vaksinasi secara mandiri dilakukan pada 2022.