Jembatan di Trans-Kalimantan Runtuh, Jokowi ke Menteri PUPR: Dalam 3-4 Hari Selesaikan

Kompas.com - 18/01/2021, 15:13 WIB
Jalur Jalan Nasional Trans Kalimantan di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar,  terputus setelah diterjang banjir pada, Kamis (14/1/2021) dini hari. Humas Polda KalselJalur Jalan Nasional Trans Kalimantan di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, terputus setelah diterjang banjir pada, Kamis (14/1/2021) dini hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera memperbaiki sejumlah jembatan yang runtuh akibat banjir di Kalimantan Selatan.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Jembatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kaimantan Selatan, Senin (18/1/2021).

"Ada beberapa jembatan runtuh seperti kita lihat di belakang ini (Jembatan Mataraman). Ini juga salah satu jembatan runtuh akibat banjir," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Saya tadi sudah minta ke Kemen PUPR agar dalam tiga-empat hari ini bisa diselesaikan (perbaikan)," lanjutnya.

Baca juga: Tiba di Kalsel, Jokowi Tinjau Sungai Martapura dari Jembatan Pekauman

Dengan demikian, kata Jokowi, mobilitas masyarakat dan distribusi barang tidak terganggu.

Sebelumnya, jembatan penghubung Jalur Trans-Kalimantan di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali terputus pada Minggu (17/1/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jembatan Mataraman ini sempat diperbaiki secara darurat dan dapat dilintasi kendaraan.

"Jembatan ini tidak bisa lagi digunakan dan dilintasi angkutan umum. Mengalami longsor dan putus total," ujar Kapolsek Mataraman Iptu Widodo Saputra kepada wartawan, Minggu.

Jembatan Mataraman merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Selatan sampai ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Banjir di Kalsel Meluas, Jalur Trans-Kalimantan Terputus

Diberitakan, banjir melanda hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan akibat tingginya intensitas hujan selama beberapa hari terakhir.

Gubernur Kalimantan Selatan pun telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.

"Sehubungan hal tersebut, saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel dengan ini menyatakan bahwa kejadian yang dimaksud bencana alam menerapkan status siaga," ujar Sahbirin Noor dalam keterangan tertulis, Jumat (15/1/2021).

"Untuk darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang menjadi status tanggap darurat," tambah dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Nasional
Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Uang WNI Tersimpan di Luar Negeri

Nasional
Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Nasional
Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Nasional
Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Nasional
MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

Nasional
Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Nasional
Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Nasional
Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Nasional
Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X