Kompas.com - 18/01/2021, 13:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Bambang Brodjonegoro mengatakan, GeNose C19 telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, dengan harga per unitnya Rp 62.170.000.

GeNose C19 merupakan alat deteksi cepat Covid-19 yang dikembangkan oleh peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM). Alat ini diklaim memiliki tingkat sensitivitas 92 persen dan tingkat spesifisitas sekitar 95 persen.

"GeNose dengan harga Rp 62 juta, bisa dipakai untuk 100 ribu kali pengujian dan sudah mendapatkan izin edar Kemenkes dengan tingkat akurasi di atas 90 persen," kata Bambang dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Menristek: Lima Perusahaan Siap Produksi GeNose C19 secara Massal

Berdasarkan pemaparan Bambang, saat ini produk GeNose yang telah diproduksi sebanyak 20 unit.

Alat tersebut akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit dan kantor pemerintahan, termasuk DPR RI.

"Mudah-mudahan jika waktunya cocok Kemenristek/BRIN akan memberikan satu unit GeNose kepada DPR untuk kelancaran pekerjaan dan aktivitas di kompleks parlemen," tutur Bambang.

Baca juga: Pemerintah Ingin GeNose C19 Digunakan di Area dengan Mobilitas yang Tinggi

Dilansir Kompas.id, GeNose C19 mulai diproduksi secara massal dengan target mencapai 5.000 unit pada Februari 2021.

Alat ini juga ditargetkan bisa diproduksi kembali sampai 10.000 unit pada Maret 2021 dan disiapkan untuk diproduksi sampai 40.000 unit. Setiap pemeriksaan menggunakan GeNose diperkirakan butuh biaya Rp 15.000-Rp 25.000.

Ketua Tim Pengembang GeNose C19 Kuwat Triyana mengatakan, sistem GeNose C19 yang berbasis artifical intelligence (AI) diharapkan dapat digunakan sebagai penyaringan Covid-19 dengan data yang valid.

Setelah deteksi dipastikan kembali menggunakan tes PCR, data tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem AI yang ada di GeNose C19.

”Terkait dengan data analisis dengan sinyal normal, kami mendapatkan 89 persen sensitivity dan 96 persen specificity. Ini merupakan suatu titik awal yang kami lakukan dan nanti akan terus ditingkatkan atau perbaiki dari aspek parameter ini dengan menggunakan sampel terkonfirmasi valid berstandar PCR,” kata Kuwat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.