Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Kompas.com - 18/01/2021, 10:36 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Renovasi ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun lalu, dengan menghabiskan waktu 14 bulan untuk merampungkan proses renovasi. BIRO PERS SETPRES / KRISHADIYANTPresiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Renovasi ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun lalu, dengan menghabiskan waktu 14 bulan untuk merampungkan proses renovasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengimbau para pegiat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM) dapat memanfaatkan kontrak kerja sama dengan perusahaan besar sebaik mungkin.

Menurut Jokowi, kontrak antar kedua belah pihak harus dapat berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

"Saya mengajak bapak, ibu saudara-saudara untuk menjamin agar kontrak ini betul-betul memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam agenda Penandatanganan Kerja sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan UMKM di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (18/1/2021).

Oleh karenanya, Presiden menyebut setidaknya ada tiga hal yang harus dicapai dalam kerja sama ini.

Pertama, kontrak kerja antara UMKM dan perusahaan besar harus berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya sekali.

Baca juga: Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

"Tapi terus menerus. Kemudian terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya. Kalau sekarang mungkin baru Rp 1 miliar, tahun depan Rp 5 miliar, tahun depannya lagi bisa Rp 10 miliar," ungkap Jokowi.

"Tahun depannya lagi bisa Rp 100 miliar. Itu yang kita inginkan sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global. Itu penting," lanjutnya.

Kedua, UMKM diminta mau terus belajar saat kerja sama dilakukan.

Jokowi menyarankan supaya UMKM terus meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemennya, serta memperbaharui desain produk sesuai keinginan pasar.

"Semua diperbaiki dan agar bisa memanfaatkan kerja sama kolaborasi dengan perusahaan besar ini untuk bisa menaikkan level kelasnya pelan-pelan. Syukur bisa cepat ya," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Ketiga, kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar seperti ini sebaiknya terus diperluas.

Jokowi mencontohkan kondisi neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar Rp 21,7 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020.

"Ini kalau data-datanya seperti ini dan benar, eksportir bisa mengajak UMKM, maka bisa segera menaikkan kelas," tambah Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Moeldoko yang Bilang Tak Tahu-menahu KLB Demokrat hingga Didapuk Jadi Ketua Umum

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X