Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Kompas.com - 18/01/2021, 10:09 WIB
Warga melintasi banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1/2021).. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu diambil mengingat musibah banjir yang terjadi semakin meluas di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SWarga melintasi banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1/2021).. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu diambil mengingat musibah banjir yang terjadi semakin meluas di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui BNPB, BPBD, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) mengoptimalkan jumlah petugas dan relawan di daerah-daerah terdampak bencana.

Menurut Bambang, setidaknya ada bencana alam longsor di Sumedang, banjir di sejumlah kabupaten/kota Kalimantan Selatan, dan gempa di Majene.

"Mendesak BNPB, BPBD, dan Tagana untuk dapat mengoptimalkan jumlah petugas dan relawan yang disebar ke daerah-daerah terdampak banjir maupun gempa, agar pelaksanaan penyelamatan serta pemberian bantuan kepada korban dapat dilaksanakan secara paripurna," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (18/1/2021).

Ia pun meminta Kementerian Sosial bersama BNPB melaksanakan proses evakuasi yang aman bagi warga terdampak bencana sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Saya Sudah Berulang Kali Minta Penambangan Hutan Penyebab Banjir Dievaluasi

Selain itu, Bambang meminta pemerintah segera menyiapkan tempat penampungan bagi warga, bantuan-bantuan yang dibutuhkan para korban bencana seperti tenda, selimut, obat-obatan, serta dapur umum, dan MCK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan harus segera membangun posko kesehatan serta menyediakan tenaga medis yang mumpuni dalam menangani korban, baik korban banjir maupun korban gempa. Sehingga warga yang sakit maupun yang terluka dapat segera tertangani dengan baik," ujarnya.

Tak hanya itu, Bambang meminta Kemensos juga segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan operasi tanggap darurat terkait penanganan gempa dan banjir.

"Sekaligus memperkuat upaya pencegahan penanggulangan bencana di setiap daerah terutama di daerah yang berkategori risiko tinggi bencana. Sehingga, dampak bencana dapat diminimalisasi guna melindungi masyarakat dan meminimalisi kerugian serta kerusakan jika suatu hari bencana terjadi," tutur Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X