Ini Tiga Upaya PPATK dalam Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 14/01/2021, 18:58 WIB
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae di kantornya, Selasa (19/12/2017). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae di kantornya, Selasa (19/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, praktik korupsi masih menjadi persoalan serius dan harus mendapat perhatian.

Menurut Dian, PPATK bersama pemangku kepentingan terkait berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi.

Ada tiga upaya yang telah dilakukan PPATK terkait pencegahan korupsi. Pertama, pembangunan database Politically Exposed Persons (PEPs) yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

"Kedua, ikut serta membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga Pemilu dan Pilkada yang bersih dari politik uang maupun harta hasil tindak pidana," kata Dian dalam Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden RI Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: PPATK: Rp 9 Triliun Masuk Kas Negara dari Tindak Pidana Perpajakan Selama 2020

Dian mengatakan, hal tersebut ditempuh untuk menjawab keinginan masyarakat akan lahirnya para pemimpin yang amanah.

Sekaligus untuk memastikan bahwa harta hasil tindak pidana tidak dimanfaatkan untuk menentukan hasil pemilu atau pilkada.

Ketiga, PPATK telah ikut serta membantu seleksi pejabat strategis pemerintahan dan BUMN.

"Dengan melakukan penelusuran rekam jejak transaksi keuangan peserta seleksi," ujar Dian.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengapresiasi langkah-langkah PPATK dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Menurut Ghufron, PPATK dan KPK merupakan bagian dari penegak hukum yang fokus dalam penegakan kejahatan bermotif ekonomi.

"Karena kita ketahui di era digital ke depan. Motif-motif kejahatan ini tidak lagi hanya motif personal, tapi lebih dikedepankan pada kejahatan yang bersifat motif ekonomi," ujar Ghufron.

Baca juga: PPATK Mencatat Jumlah Donasi yang Signifikan, Diduga Terkait Terorisme di Irak dan Suriah

Oleh karena itu, Ghufron menilai perlu adanya evaluasi terkait pendekatan umum maupun pemberian sanksi terhadap badan yang melakukan kejahatan ekonomi.

Selain itu, Ghufron mengatakan, sejauh ini KPK juga terbantu oleh analisis transaksi keuangan yang disampaikan PPATK.

"Sekali lagi, KPK sangat mengapresiasi utamanya dalam kerangka menganalisis tindak pidana suap, maupun gratifikasi yang hasil-hasilnya itu merupakan analisis dari PPATK," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Pasien Sembuh Dalam 2 Hari Terakhir dan Proses Herd Immunity yang Butuh Waktu

Rekor Pasien Sembuh Dalam 2 Hari Terakhir dan Proses Herd Immunity yang Butuh Waktu

Nasional
Foto Tak Pakai Masker di Pernikahan, Bupati Pati: Mereka Minta Foto Sekali Lagi, namun Maskernya Dibuka

Foto Tak Pakai Masker di Pernikahan, Bupati Pati: Mereka Minta Foto Sekali Lagi, namun Maskernya Dibuka

Nasional
Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Nasional
Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Nasional
Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Nasional
Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X