Kompas.com - 13/01/2021, 16:11 WIB
Ilustrasi Vaksin Covid-19 (shutterstock). Kompas.COM/MUHAMMAD NAUFALIlustrasi Vaksin Covid-19 (shutterstock).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini Indonesia sudah mengajukan pengadaan vaksin Covid-19 dari jalur multilateral. Pengajuan tersebut sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Covax.

Covax merupakan koalisi global untuk memerangi epidemi dan memastikan akses yang adil terhadap vaksin di seluruh dunia. Koalisi ini didirikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Aliansi Vaksin Dunia (GAVI), dan CEPI.

"Khusus untuk Indonesia, kita sudah sampaikan submission yang dipersyaratkan Covax," kata Retno, dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Menlu Sebut Vaksin dari Diplomasi Jalur Multilateral Kemungkinan Tersedia Kuartal II 2021

Pengajuan pertama pada 16 Oktober 2020 dengan menyampaikan surat expression of interest yang ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan RI.

Kemudian oada 27 November 2020, Indonesia mengajukan formulir permintaan bantuan teknis.

Selanjutnya, formulir permintaan vaksin bagian A pada 7 Desember 2020 dan formulir vaksin bagian B terkait indemnifikasi pada 8 Januari 2021.

"Submisi berikutnya adalah form cold chain equipment (CCE) support request terkait kapasitas teknisi penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal I-2021, merujuk pada tenggat waktu di mana kita harus menyampaikan form CCE tersebut," kata Retno.

Baca juga: Menlu: Target Pengadaan Vaksin Maksimal 20 Persen Populasi Tidak Mudah

Pengajuan tersebut merupakan proses agar pengadaan vaksin dari jalur multilateral bisa terlaksana bagi negara-negara Advance Market Commitment Engagement (AMC EG).

Negara AMC adalah negara yang akan memperoleh akses vaksin Covid-19 sebesar 20 persen dari populasi total negaranya melalui Covax.

Retno mengatakan, sejauh ini komunikasi dengan WHO dan GAVI dilakukan sangat intensif.

Berdasarkan komunikasi itu, kemungkinan vaksin yang sudah diamankan Indonesia dari jalur multilateral ini akan tersedia pada kuartal II-2021.

"Kami melihat adanya tren kemajuan. Jika diawal vaksin track multilateral ini kemungkinan besar tersedia kuartal III atau IV-2021, maka dalam komunikasi terakhir ini kemungkinan sudah tersedia pada kuartal II-2021," ujar Retno.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbudristek Jalin Kerjasama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X