Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Proses yang Ditempuh Pemerintah Terkait Pengadaan Vaksin Covid-19 melalui Covax

Kompas.com - 13/01/2021, 16:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini Indonesia sudah mengajukan pengadaan vaksin Covid-19 dari jalur multilateral. Pengajuan tersebut sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Covax.

Covax merupakan koalisi global untuk memerangi epidemi dan memastikan akses yang adil terhadap vaksin di seluruh dunia. Koalisi ini didirikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Aliansi Vaksin Dunia (GAVI), dan CEPI.

"Khusus untuk Indonesia, kita sudah sampaikan submission yang dipersyaratkan Covax," kata Retno, dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Menlu Sebut Vaksin dari Diplomasi Jalur Multilateral Kemungkinan Tersedia Kuartal II 2021

Pengajuan pertama pada 16 Oktober 2020 dengan menyampaikan surat expression of interest yang ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan RI.

Kemudian oada 27 November 2020, Indonesia mengajukan formulir permintaan bantuan teknis.

Selanjutnya, formulir permintaan vaksin bagian A pada 7 Desember 2020 dan formulir vaksin bagian B terkait indemnifikasi pada 8 Januari 2021.

"Submisi berikutnya adalah form cold chain equipment (CCE) support request terkait kapasitas teknisi penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal I-2021, merujuk pada tenggat waktu di mana kita harus menyampaikan form CCE tersebut," kata Retno.

Baca juga: Menlu: Target Pengadaan Vaksin Maksimal 20 Persen Populasi Tidak Mudah

Pengajuan tersebut merupakan proses agar pengadaan vaksin dari jalur multilateral bisa terlaksana bagi negara-negara Advance Market Commitment Engagement (AMC EG).

Negara AMC adalah negara yang akan memperoleh akses vaksin Covid-19 sebesar 20 persen dari populasi total negaranya melalui Covax.

Retno mengatakan, sejauh ini komunikasi dengan WHO dan GAVI dilakukan sangat intensif.

Berdasarkan komunikasi itu, kemungkinan vaksin yang sudah diamankan Indonesia dari jalur multilateral ini akan tersedia pada kuartal II-2021.

"Kami melihat adanya tren kemajuan. Jika diawal vaksin track multilateral ini kemungkinan besar tersedia kuartal III atau IV-2021, maka dalam komunikasi terakhir ini kemungkinan sudah tersedia pada kuartal II-2021," ujar Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com