Menlu Sebut Vaksin dari Diplomasi Jalur Multilateral Kemungkinan Tersedia Kuartal II 2021

Kompas.com - 13/01/2021, 15:30 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Rapat membahas diplomasi vaksin virus Corona (COVID-19), perlindungan WNI di masa pandemi, dan perdagangan Indonesia di masa pandemi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Rapat membahas diplomasi vaksin virus Corona (COVID-19), perlindungan WNI di masa pandemi, dan perdagangan Indonesia di masa pandemi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan vaksin Covid-19 dari diplomasi jalur multilateral untuk Indonesia menunjukkan kemajuan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini komunikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Aliansi Vaksin Dunia (GAVI) dilakukan sangat intensif.

Berdasarkan komunikasi itu, kata dia, kemungkinan vaksin yang sudah diamankan Indonesia dari jalur multilateral ini akan tersedia pada kuartal II 2021.

Baca juga: Menlu: Target Pengadaan Vaksin Maksimal 20 Persen Populasi Tidak Mudah

"Kami melihat adanya tren kemajuan. Jika di awal vaksin track multilateral ini kemungkinan besar tersedia kuartal III atau IV 2021, maka dalam komunikasi terakhir ini kemungkinan sudah tersedia pada kuartal II 2021," ujar Retno dalam keterangan pers secara virtual, Rabu (13/1/2021).

Karena situasi sangat dinamis, kata dia, target tersebut kemungkinan bisa maju menjadi lebih cepat lagi.

Hanya saja, kata dia, untuk sampai ke titik pengadaan vaksin dari jalur multilateral tersebut terlaksana, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh negara-negara AMC.

Baca juga: VIDEO: Detik-detik Vaksinasi Jokowi, Tangan Dokter sampai Gemetar

Negara AMC adalah negara yang akan memperoleh akses vaksin Covid-19 sebesar 20 persen dari populasi total negaranya melalui COVAX.

"Khusus untuk Indonesia, kita sudah sampaikan submission yang dipersyaratkan COVAX," kata dia.

Submisi pertama pada 16 Oktober 2020 dengan menyampaikan surat expression of interest yang ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan RI.

Baca juga: Indonesia Terpilih Ikut Pimpin Aliansi Vaksin Covid-19 COVAX AMC EG

Kedua, pihaknya juga sudah menyampaikan form permintaan bantuan teknis pada 27 November 2020.

Kemudian, form permintaan vaksin bagian A pada 7 Desember 2020 dan form vaksin bagian B terkait indemnifikasi pada 8 Januari 2021.

"Submisi berikutnya adalah form cold chain equipment (CCE) support request terkait kapasitas teknisi penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal I 2021, merujuk pada tenggat waktu dimana kita harus menyampaikan form CCE tersebut," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X