Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: 70 Persen Manusia di Dunia Harus Divaksin Covid-19 untuk Herd Immunity

Kompas.com - 13/01/2021, 09:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, vaksinasi Covid-19 bertujuan mencapai herd immunity atau kekebalan komunal.

Oleh karena itu, masyarakat di berbagai belahan dunia harus berpartisipasi agar herd immunity tercapai dan pandemi segera berakhir.

"Seluruh 70 persen dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai," kata Budi saat acara vaksinasi Covid-19 perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: BPJPH Kemenag Serahkan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19 Sinovac ke PT Bio Farma

Budi mengatakan, partisipasi masyarakat Indonesia dalam vaksinasi sangat menentukan tercapainya herd immunity.

Ia menyebut, vaksinasi tak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga, tetangga, melindungi rakyat Indonesia, dan peradaban umat manusia di seluruh dunia.

Budi pun berharap, seluruh lapisan masyarakat mau mendukung program pemerintah ini.

"Semoga teman-teman saya seluruh rakyat Indonesia bisa memulai program vaksinasi ini, mendukung program vaksinasi ini, untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi Covid-19," kata Budi.

Vaksinasi Covid-19 perdana di Indonesia akan digelar pada Rabu (13/1/2021) pagi ini.

Baca juga: LIVE STREAMING: Jokowi Divaksin Covid-19, Vaksinasi Perdana Dimulai...

Sebagaimana janji yang telah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo bakal jadi orang pertama di Tanah Air yang divaksin.

"(Vaksinasi Presiden) jam 9-10," kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, kepada Kompas.com, Selasa (12/1/2021).

Heru menyebut bahwa Jokowi akan disuntik di Istana Presiden, Jakarta.

Proses penyuntikkan akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden sehingga dapat disaksikan masyarakat luas.

Istana pun telah menunjuk dokter kepresidenan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menyuntikkan vaksin ke Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com