BPJPH Kemenag Serahkan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19 Sinovac ke PT Bio Farma

Kompas.com - 13/01/2021, 09:26 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer dan Moderna berbasis teknologi genetik yang disebut mRNA (messenger RNA). SHUTTERSTOCK/Nixx PhotographyIlustrasi vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer dan Moderna berbasis teknologi genetik yang disebut mRNA (messenger RNA).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyerahkan sertifikasi halal vaksin Covid-19 kepada PT Biofarma (persero), Rabu (13/1/2021) pagi.

Acara penyerahan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Saa'di, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nizar Ali, dan Direktur Utama PT Bio Farma Persero Honesti Basyir.

Baca juga: Link Siaran Langsung Presiden Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso mengajak masyarakat beryukur dengan penyerahan sertifikasi halal produk vaksin Covid-19 yang diajukan PT Bio Farma sejak bulan Oktober 2020.

“Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena karunianya pada kesempatan ini kita dapat bersama menyaksikan momen bersejarah bagi Kementerian Agama pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu penyerahan sertifikat halal vaksin Covid-19 yang diajukan oleh PT Bio Farma,” kata Sukaso dalam Penyerahan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19, Rabu (13/1/2021).

Pada kesempatan itu juga Sukoso memaparkan proses PT Bio Farma dalam mendapatkan sertifikasi halal produk vaksin Covid-19 tersebut.

Pertama, kata dia, Bio Farma mengajukan surat permohonan pendaftaran sertifikat halal dan pendaftaran via email pada tanggal 9 Oktober 2020.

Baca juga: MUI Terbitkan Fatwa, 3 Vaksin Covid-19 dari Sinovac dan Biofarma Halal

Kemudian, BPJPH menerbitkan dokumen tanda terima kelengkapan pengajuan pendaftaran sertifikat halal pada tanggal 14 Oktober 2020.

“Proses selanjutnya untuk pemeriksaan dan pengujian produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI),” ujar Sukoso.

“Setelah pendaftaran di LPPOM MUI, diajukan secara paralel dengan pendaftaran di BPJPH,” ucap dia.

Sukoso menyebut, pada tanggal 11 Januari 2021 Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk yang Dikenal sebagai Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co.LTD China dan PT Bio Farma Persero.

Kemudian, kata dia, pada tanggal 12 Januari 2021 Majelis Ulama Indonesia menyampaikan surat ketetapan halal atas produk vaksin Sinovac pada fasilitas produksi Sinovac Life Science Co.LTD China dan produk vaksin Covid-19 Cov-2 bio yang diproduksi pada fasilitas PT Bio Farma persero.

Baca juga: Update Proses Vaksinasi di Indonesia, Ini Penjelasan BPOM dan MUI

Pada tanggal yang sama yakni 12 Januari 2021 BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia.

“Tanggal 13 Januari ini dilakukan penyerahan sertifikat halal kepada Bio Farma Persero,” ucap Sukoso.

“Berdasarkan hal tersebut maka dinyatakan bahwa prosedur penerbitan sertifikat halal Covid-19 ini telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Nasional
Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Nasional
Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Nasional
Satgas Sebut Penyaluran Dana Desa untuk Posko Penanganan Covid-19 Belum Merata

Satgas Sebut Penyaluran Dana Desa untuk Posko Penanganan Covid-19 Belum Merata

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona B.1.1.7, Satgas Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas

Cegah Penyebaran Virus Corona B.1.1.7, Satgas Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas

Nasional
Kubu Kontra-AHY Klaim Gelar KLB Demokrat Hari Ini

Kubu Kontra-AHY Klaim Gelar KLB Demokrat Hari Ini

Nasional
Mahfud Dorong Percepatan Pengesahan Revisi UU KUHP

Mahfud Dorong Percepatan Pengesahan Revisi UU KUHP

Nasional
Jokowi Sebut 2 Orang yang Terpapar Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Jokowi Sebut 2 Orang yang Terpapar Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
KPK Dalami Dugaan Vendor yang Khusus Dipilih untuk Proyek Bansos Covid-19

KPK Dalami Dugaan Vendor yang Khusus Dipilih untuk Proyek Bansos Covid-19

Nasional
UPDATE: 1,36 Juta Kasus Covid-19 dan Permintaan Jokowi Tak Turunkan Testing

UPDATE: 1,36 Juta Kasus Covid-19 dan Permintaan Jokowi Tak Turunkan Testing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X