Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerja Kantoran Diingatkan Waspada Penularan Covid-19 Saat Makan Bersama

Kompas.com - 11/01/2021, 15:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Prodi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dewi Soemarko meminta para pekerja kantoran yang masih bekerja di kantor di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) agar mewaspadai penularan Covid-19. Terutama saat makan bersama

"Yang harus selalu disosialisasikan kepada mereka itu adalah ketika makan bersama. Itu yang suka pada lupa protokol kesehatan 3M," kata Dewi dalam talkshow bertemakan "Pandemic Fatigue, Jangan Pernah Menyerah" Senin (11/1/2021).

Baca juga: Anggota DPRD Depok Minta Penanganan Covid-19 oleh Pemkot Dievaluasi

Ia berpendapat, protokol kesehatan justru tetap penting pada saat jam makan siang. Hal ini karena disinyalir banyak para pekerja akan makan dengan teman sekantor.

Untuk itu, ia menyarankan agar pekerja tidak makan bersama temannya ketika jam makan siang.

"Jadi ya makanlah sendiri. Kalau misalkan ada teman bagaimana? Ya sudah, dua-duanya menghadap tembok. Jadi bukan berhadap-hadapan tetapi hadap tembok," jelas Dewi.

Menurutnya, dengan cara tersebut, dapat mengurangi angka risiko penularan virus para pekerja.

Berdasarkan informasinya, makan bersama menjadi salah satu kontributor terbanyak angka risiko penularan virus pada para pekerja.

"Kita pernah ada outbreak jumlahnya tiba-tiba meningkat, ya karena itu, makan bersama. Itu sudah dilarang," tuturnya.

Adapun PPKM mulai berlaku hari ini Senin (11/1/2021) hingga 25 Januari 2021. Ada sejumlah aturan dalam pembatasan yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Menkes Minta Pasien Covid-19 yang Tak Bergejala Isolasi Mandiri di Rumah

Salah satunya ketentuan pembatasan jumlah orang bekerja di kantor atau WFO sebanyak 25 persen dari total karyawan.

Sementara itu, 75 persen sisanya bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Penerapan pembatasan sosial meliputi pembatasan tempat kerja dengan work from home sebesar 75 persen dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (6/1/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com