Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Agresifkan Testing Covid-19

Kompas.com - 11/01/2021, 13:27 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk melakukan testing Covid-19 secara agresif. Hal itu, kata dia, diperlukan agar pemerintah mendapatkan data Covid-19 yang lebih valid.

"Kami melihat dan menekankan perlunya agresif testing untuk mendapatkan data yang sebenarnya, yang positif," kata Tito dilansir dari laman reami Kemendagri, Senin (11/1/2021).

"Jadi kita memerlukan data real, untuk itu perlu kegiatan screening, screening itu bisa dilakukan dengan test antigen yang lebih murah atau dengan alat yang baru, yaitu alat dari UGM," lanjut dia.

Baca juga: Ahli Temukan 2 Obat yang Bisa Selamatkan Nyawa Pasien Covid-19

Tito menuturkan pihaknya sudah meminta dukungan terkait pengadaan terkait pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) untuk tingkat kabupaten atau kota.

Namun, ia menilai, sebenarnya kapasitas anggaran kabupaten atau kota mampu untuk mengadakan tes masif jika ada realokasi anggaran.

"Ini tolong bisa dilaksanakan, sehingga dapat diketahui data yang sebenarnya melalui testing yang lebih agresif," ujarnya.

Mantan Kapolri ini juga menilai pemeriksaan dini dilakukan agar pasien bisa mendapatkan perawatan dengan cepat.

Selain itu, testing dan tracing yang agresif, diyakini dapat menghindari penularan Covid-19 ke orang lain.

"Kemudian dilakukan tracing, kami sudah menyampaikan tadi usulan untuk tracing, ini tracing harus dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk itu," ungkapnya.

Baca juga: Menristek: Harga Tes Covid-19 dengan GeNose Rp 15.000-Rp 25.000 Per Orang

Sementara untuk treatment, Mendagri juga menyarankan agar setiap daerah di tingkat provinsi memiliki fasilitas khusus penanganan pasien Covid-19.

"Kemudian saran juga kalau bisa setiap provinsi, kami sarankan untuk bapak dan ibu gubernur mungkin perlu dipikirkan mendirikan rumah sakit khusus terinfeksi," ucap Tito Karnavian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com