Di Rapat Paripurna, Timwas Penanganan Bencana DPR Dikritik seperti Mati Suri

Kompas.com - 11/01/2021, 14:21 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-11 DPR masa sidang III periode 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Nanang menilai, Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana yang dibentuk DPR tidak berjalan dengan baik selama pandemi Covid-19 dan bencana alam lainnya berlangsung di Indonesia.

"DPR telah membentuk Timwas pelaksanaan penanganan bencana pada tanggal 27 Februari 2020 yang beranggotakan 31 orang berasal dari berbagai fraksi dan komisi," kata Nanang.

"Namun, pada kenyataannya Timwas ini seolah mati suri tidak berjalan dengan baik," ujar dia.

Baca juga: Cek Pengembangan Alat Tes RT-PCR, Timwas DPR: Siap Produksi Massal Bulan Depan

Lebih lanjut, Nanang mengatakan, sudah hampir satu tahun Timwas tersebut dibentuk DPR, semestinya pimpinan DPR dapat menggalakkan kembali kegiatan Timwas tersebut

"Oleh karena itu, melalui pimpinan sekiranya Timwas ini bisa digalakan kembali terlebih situasi negara membutuhkan kegiatan itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kinerja Tim Pengawas Penanganan Covid-19 yang dibentuk DPR tidak tampak saat penanganan pandemi belum sesuai harapan.

"Tim Pengawas Penanganan Covid-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar tanpa menaati protokol kesehatan," kata Peneliti Formappi M Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Ini Catatan Timwas DPR RI untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Djadijono mengungkapkan, Timwas Covid-19 ini dibentuk DPR pada 9 April 2020 untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, DPR juga membentuk Satgas Covid-19 untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi.

Namun, ia menilai, hingga masa sidang II periode 2020-2021, tidak ada hasil kinerja dari Timwas tersebut.

"Ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPR: Dalam Situasi Pandemi, Negara Tak Bisa Pasrah Diri

Lebih lanjut, Djadijono mengatakan, meski Timwas Covid-19 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Sosial pada masa sidang I terkait penanganan pandemi Covid-19.

Namun, ia menyayangkan sikap DPR yang terkesan menyerahkan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah terkait penanganan Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X