KILAS

Ini Catatan Timwas DPR RI untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 16/04/2020, 15:32 WIB
Rapat secara virtual antara Timwas DPR Penanggulangan Covid-19 dengan Gugus Tugas Percepatan Covid-19 yang membahas ?Koordinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19, Kamis (16/4/2020).
DOK. Humas DPR RIRapat secara virtual antara Timwas DPR Penanggulangan Covid-19 dengan Gugus Tugas Percepatan Covid-19 yang membahas ?Koordinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19, Kamis (16/4/2020).

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI Muhaimin Iskandar menyampaikan beberapa pandangan Timwas kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Salah satunya, Muhaimin meminta Gugus Tugas melibatkan partisipasi rumah sakit swasta guna menampung besarnya jumlah pasien Covid-19.

Termasuk, imbuh dia, memastikan paramedis menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat secara virtual antara Timwas DPR RI Penanggulangan Covid-19 dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Segera Pastikan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020

Rapat yang membahas seputar Koordinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 itu digelar Kamis (16/4/2020).

"Saya meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mempercepat dan memperbanyak rapid test atau polymerase chain reaction (PCR) test," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis.

Tujuannya, imbuh dia, agar dapat dipetakan jumlah masyarakat terjangkit dan mengisolasi pasien positif Covid-19, sehingga dapat memutus rantai penyebaran penyakit. 

Lebih lanjut, Muhaimin pun mengimbau Doni untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Baca juga: DPR Pastikan Dana Calon Jemaah Haji Tidak Dipakai untuk Penanganan Covid-19

Timwas berpandangan bahwa peningkatan koordinasi penting untuk segera dilakukan guna memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan terpadu dan diikuti pemerintah daerah.

Timwas DPR RI juga menyerukan Doni untuk terus mendorong semua elemen bangsa, mulai dari pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi hidup sehat.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X