Kompas.com - 11/01/2021, 12:50 WIB
Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, Jumat (11/12/2020). Dokumen DPR RIKetua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, Jumat (11/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan segera menetapkan daftar Rancangan Undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada masa sidang III ini.

Puan mengatakan, penetapan Prolegnas prioritas penting sebagai tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pada pembicaraan tahap I.

"Dalam fungsi legislasi, kita akan terlebih dahulu segera menetapkan Prolegnas prioritas 2021, penetapan daftar RUU ini bagian dari pemenuhan kebutuhan hukum nasional yang dinilai dapat mempercepat terwujudnya tujuan bernegara," kata Puan dalam pidatonya dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Mengapa Prolegnas Prioritas 2021 Belum Diputuskan? Ini Jawaban DPR

Puan mengatakan, selain menetapkan Prolegnas Prioritas 2021, DPR dan pemerintah akan membahas empat RUU pada masa sidang III yakni, RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU tentang Landas Kontinen Indonesia.

Kemudian, RUU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, pelaksanaan fungsi legislasi DPR selalu menjadi perhatian rakyat dalam menilai kinerja DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, ia meminta seluruh anggota DPR berkomitmen dalam merancang dan menetapkan RUU Prolegnas Prioritas 2021.

"Dan komitmen menyelesaikan sejumlah RUU pembahasan tingkat I yang sedang berlangsung," ujar Puan.

Baca juga: Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Terus Ditunda dan Desakan terhadap RUU PKS...

Sebelumnya diberitakan, DPR menunda kembali agenda rapat pengambilan keputusan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021.

Rapat sedianya digelar Jumat (27/11/2020) siang ini bersama pemerintah dan DPD.

Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Nasional
Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Nasional
Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Nasional
KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

Nasional
KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Nasional
Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Nasional
Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Nasional
KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X