Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Bulan Pandemi, Puan: Jika Aktivitas Masyarakat Terus Berhenti, Kesejahteraan Turun Makin Dalam

Kompas.com - 11/01/2021, 12:36 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 secara nasional harus terus diperkuat.

Sebab, setelah sepuluh bulan, pandemi di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

"Selama kurun waktu 10 bulan berada dalam pandemi Covid-19, serta hari-hari ke depan yang juga belum menunjukan pandemi akan berakhir, telah membawa kesadaran kepada kita semua bahwa apabila aktivitas masyarakat terus berhenti maka akan berdampak pada penurunan kesejahteraan rakyat yang semakin dalam," kata Puan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Ia mengatakan, upaya disiplin protokol kesehatan harus ditegakkan. Dengan demikian, pemulihan di berbagai aspek kehidupan masyarakat bisa berangsur terwujud.

Puan pun mengatakan DPR melalu tugas dan fungsinya akan terus mengawasi penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: 10 Bulan Pandemi, Kasus Covid-19 Masih Tinggi dan Upaya Penambahan Tenaga Kesehatan

"DPR RI pada masa sidang ini, melalui fungsi konstitusionalnya, akan terus memperkuat upaya-upaya pengendalian pandemi, pemulihan aktivitas masyarakat, dan pemulihan ekonomi nasional," ujar dia.

Di saat yang sama, Puan mengapresiasi komitmen pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 yang aman dan efektif bagi masyarakat.

Ia berharap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjalan lancar dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Pemberian vaksin harus berjalan secara efektif, menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Puan.

Rapat paripurna hari ini sekaligus membuka Masa Persidangan III DPR. Sebelumnya, DPR melalui masa reses sejak 11 Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com