Mendagri Minta Pemda Serius Terapkan Pembatasan Kegiatan di Jawa dan Bali

Kompas.com - 09/01/2021, 23:00 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk serius menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Mengingat, kata dia, masalah penanganan pandemi Covid-19 di Jawa tidak mudah.

"Ini merupakan PSBB yang pertama kali dilaksanakan serentak dengan skala yang cukup masif. Dan memang untuk Jawa problem untuk pandemi ini tidak ringan, karena terdapat 150 juta penduduk dalam satu pulau dan tidak ada batas alam," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Sabtu (9/1/2020).

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Pemerintah Kenalkan Istilah PPKM

"Dengan banyaknya daerah administrasi provinsi, kabupaten/kota maka memang perlu ada keserentakan, ini pertama kali kita serentak, jadi mohon dukungan dari semua daerah, jangan sampai nanti ada daerah yang kendor atau tidak melaksanakan," lanjut dia.

Adapun PPKM di Pulau Jawa dan Bali akan berlangsung pada 11 hingga 25 Januari 2021. Ia pun meminta daerah konsisten melaksanakan PPKM sehingga tidak terjadi lagi penambahan kasus Covid-19.

"Hanya dua minggu, satu saja yang tidak melaksanakan atau kendur itu akan mengakibatkan terjadinya efek pingpong, tidak berhasil, nanti dia akan pingpong ke daerah yang berhasil menurunkan," ujarnya.

Baca juga: Kendalikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan PPKM Berskala Nasional

 

Mantan Kapolri ini juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan PPKM.

"Bukan hanya dengam Forkopimda dan Satgas Covid yang harus kompak, tapi juga dengan stakeholder yang ada, misalnya asosiasi restoran, asosiasi hotel, ini diberikan penjelasan, sehingga mereka ngerem dari dalam," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah menetapkan kebijakan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) beserta seluruh elemen masyarakat mematuhi kebijakan PPKM.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan Kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan Kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

Nasional
Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X