Kompas.com - 08/01/2021, 12:50 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah agar dapat mengendalikan defisit APBN sehingga perekonomian nasional tetap terkelola dengan baik di tengah situasi pandemi.

SBY mengingatkan pemerintah jangan berlindung di balik Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

"Jangan karena perppu, yang kemudian menjadi undang-undang, yang memberikan extra power kepada pemerintah, termasuk tak dibatasinya angka defisit anggaran, lantas tak pandai menentukan berapa besar defisit yang aman dalam APBN," kata SBY dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Indonesia Tutup Kuartal IV 2020 dengan Realisasi Anggaran PEN 83,4 Persen

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berpendapat, pemerintah harus mengendalikan pembelajaan negara, salah satunya dengan menunda proyek-proyek strategis yang tidak urgen.

"Kalau tahu penerimaan negara jauh berkurang, karena pemasukan dari pajak juga terjun bebas, ya kendalikan pembelanjaan negara. Pemerintah harus sangat disiplin dan harus berani menunda proyek dan pengadaan strategis yang masih bisa ditunda," ucap SBY.

SBY mengingatkan pemerintah tidak bisa melulu mengandalkan utang.

Baca juga: SBY: Pemerintah Harus Sangat Disiplin dan Berani Tunda Proyek Strategis

Menurut SBY, utang luar negeri Indonesia saat ini sudah sangat tinggi sehingga membebani APBN dan membatasi ruang gerak ekonomi.

"Betapa beratnya ekonomi kita jika misalnya 40 persen lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang," kata SBY.

"Berapa banyak yang tersedia untuk belanja pegawai dan belanja rutin, dan kemudian berapa yang tersisa untuk belanja modal dan membiayai pembangunan," ujarnya.

Baca juga: SBY Ingatkan Pemerintah Tepat Janji Beri Vaksin Covid-19 Gratis untuk Masyarakat

Sementara itu, ia mengatakan pemerintah harus fokus kepada program penanganan pandemi Covid-19.

Misalnya, layanan vaksinasi Covid-19 yang dijanjikan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat yang jadi target penerima.

Ia mengatakan, penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 gratis tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar.

SBY berharap pemerintah dapat merencanakannya dengan baik sehingga janji itu dapat terlaksana.

"Presiden Jokowi sudah menjanjikan vaksin ini gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, keuangan negara dan ruang fiskal kita sungguh terbatas. Tentu negara tak bisa terus-menerus berutang, karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat," kata SBY.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X