Kompas.com - 06/01/2021, 19:04 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengaku telah melakukan kerja optimal dalam mengemban tanggung jawab mendorong realisasi program PEN hingga akhir 2020.

Melalui rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (6/1/2021), hingga akhir 2020, dari seluruh alokasi anggaran PCPEN sebesar Rp 695,2 triliun telah terealisasi sementara sebanyak Rp 579,8 triliun atau 83,4 persen.

Sementara itu, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) yang merupakan bagian dari KPCPEN mengklaim telah mencapai realisasi hampir sebesar 100 persen pada klaster UMKM dan pembiayaan korporasi.

Baca juga: Himbara Sudah Salurkan Dana PEN Rp 192,24 Triliun ke 28,91 Juta Penerima

Khusus klaster perlindungan sosial dan sektoral kementerian/lembaga dan pemda, realisasinya mencapai sekitar 93 persen.

"Kami bersyukur atas usaha akselerasi yang dikoordinasikan oleh Satgas PEN di periode akhir Kuartal IV 2020 sehingga mampu mendorong realisasi maksimal penyerapan anggaran PEN," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara sekaligus Anggota Tim Indonesia Kerja Satgas PEN Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Rabu.

Jika dihitung, menurut dia, hingga kini Satgas PEN telah mencairkan Rp 346,8 triliun atau 97,7 persen dari alokasi anggaran yang ditujukan untuk empat klaster ekonomi.

Adapun Satgas PEN dibentuk sejak Juli 2020.

Untuk program sektor UMKM yang bertujuan meringankan kondisi ekonomi masyarakat sekaligus mempertahankan geliat UMKM di tengah pandemi juga diklaim sukses menyerap anggaran Rp 112,44 triliun atau 96,7 persen.

Sementara itu, untuk sektor pembiayaan korporasi ditujukan membantu perusahaan-perusahaan nasional terdampak pandemi, kata Kunta, merealisasikan 100 persen dengan anggaran sebesar Rp 60,73 triliun.

Selanjutnya, di sektor perlindungan sosial, menurut dia, telah terealisasi Rp 220,39 triliun.

Baca juga: Program PEN, Krakatau Steel Dapat Suntikan Rp 2,2 Triliun dari Pemerintah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X