Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koordinasi dengan Pemda, Kemendagri Minta Kapasitas RS untuk Pasien Covid-19 Ditingkatkan

Kompas.com - 06/01/2021, 18:54 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan koordinasi dengan kepala daerah dan perangkat daerah untuk membahas semakin menipisnya kapasitas rumah sakit untuk pasien Covid-19.

"Sudah (lakukan koordinasi). Utamanya memang dengan kepala daerah, namun kepala daerah juga didampingi oleh organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP dan lain sebagainya," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Dalam koordinasi tersebut, ia mengatakan, Kemendagri tidak hanya membahas soal menipisnya kapasitas rumah sakit saja, tetapi juga isu lainnya terkait penanganan pandemi Covid-19.

Namun dalam koordinasi tersebut, lanjut Benni, pihaknya sudah meminta pemerintah daerah untuk menambah kapasitas fasilitas kesehatan.

"Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melandai, Kabupaten Lebak Tidak Lanjutkan PSBB

Selain itu, Kemendagri juga meminta pemerintah daerah tetap meningkatkan upaya tracing, testing dan treatment (3T).

Kemudian memastikan ketersediaan APBD dalam penanganan Covid di masing-masing daerah.

Lalu, kepala daerah diminta dapat menjadi contoh dan teladan dan penegakan disiplin penanganan Covid-19.

Serta meningkatkan koordinasi dengan TNI/Polri, Satpol PP termasuk mendirikan posko-posko penanganan Covid-19 di setiap daerah.

"Berkenaan dengan vaksinasi, kepada daerah diminta untuk melakukan sosialisasi dengan baik," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuam Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk menangani pasien Covid-19 semakin menipis.

Baca juga: Sosialisasi Vaksin Covid-19, Bupati Bogor: Saya Ngalami Nggak Enaknya Positif Covid-19

Hal ini, menurut dia, menjadi alarm bagi masyarakat bahwa kondisi pandemi di Indonesia sudah darurat.

"Kondisi keterisian tempat tidur di ruang ICU maupun ruang isolasi di RS jika dilihat secara nasional ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan," ujar Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

"Hal ini dapat menjadi alarm bagi kita bahwa kita saat ini dalam keadaan darurat yang ditandai dengan ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis," kata dia.

Pada 2 Januari, Wiku mengungkapkan, tingkat keterisian tempat tidur untuk ICU dan isolasi di beberapa daerah sudah melebihi 70 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com