Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tantang Vaksinasi Tuntas dalam 1 Tahun, Ini Jawaban Menkes

Kompas.com - 06/01/2021, 14:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapat tantangan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19.

Semula, Budi menghitung bahwa vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia selesai dalam waktu 15 bulan.

Namun, Jokowi meminta proses ini dipercepat dan dirampungkan hanya dalam waktu 12 bulan.

"Di ratas (rapat terbatas) tadi Bapak Presiden memberikan tantangan, apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan?," kata Budi usai rapat terbatas bersama Jokowi dan menteri lainnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Gubernur Dukung Percepatan Izin Program Food Estate

"Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini," tuturnya.

Budi mengatakan, vaksinasi tahap pertama rencananya dimulai pada minggu kedua Januari atau pekan depan.

Pada tahap ini, ada 1,6 juta tenaga kesehatan yang bakal divaksin. Ditargetkan, vaksinasi terhadap tenaga kesehatan selesai pada Febuari 2021.

Selanjutnya, vaksinasi akan dilanjutkan ke 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat usia lanjut. 

"Nah, kami harapkan bisa kita mulai di bulan Maret atau April tahun ini juga," ujar Budi.

Budi mengatakan, dalam rangka menyiapkan pelaksanaan vaksinasi, pemerintah mulai mendistribusikan 1,2 juta vaksin Sinovac ke 34 provinsi di Tanah Air.

Baca juga: Jokowi: Masih Saya Tawar, Kurang dari Setahun Vaksinasi Harus Selesai

Distribusi itu mulai dilakukan pada Minggu (3/1/2021) dan diharapkan selesai pada 7 Januari.

Kendati demikian, Budi memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi masih menunggu persetujuan atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami kemudian akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian Insyaallah akan mulai penyuntikan vaksin tersebut di minggu kedua Januari 2021 ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com