Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Didistribusikan ke Sejumlah Daerah, Ini Fakta dan Rencana Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 06/01/2021, 08:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menutup tahun 2020 dengan mendatangkan sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 asal perusahaan China yaitu Sinovac.

Kedatangan vaksin yang pertama pada Minggu (6/12/2020) sebanyak 1,2 juta dosis. Kedatangan keduanya yaitu pada Kamis (31/12/2020) sebanyak 1,8 juta dosis.

Bergerak cepat, pemerintah mulai mendistribusikan vaksin ke sejumlah daerah.

Tak sampai di situ, pemerintah juga tengah menyiapkan rencana vaksinasi yang dikabarkan akan berlangsung pekan depan tepatnya pada 13 Januari 2021.

Baca juga: Satgas Covid-19: Vaksin Lebih Efektif jika Laju Penularan Virus Terkendali

Berikut sejumlah fakta yang Kompas.com rangkum mengenai distribusi vaksin Covid-19 Sinovac tersebut.

1. Vaksin sudah didistribusikan ke 12 wilayah

Tercatat sudah 12 wilayah yang menerima vaksin corona hingga Senin (4/1/2021).

Pertama yaitu Banten telah menerima 14.560 dosis vaksin Sinovac. Vaksin itu disimpan di Labkesda Provinsi Banten.

Kedua, Pemprov Jawa Tengah yang menerima 62.560 dosis vaksin corona pada Senin dini hari. Vaksin disimpan di kawasan industri Tambakaji Semarang.

Selain Jawa Tengah dan Banten, vaksin Sinovac juga telah diterima Pemprov Jambi sebanyak 20.000 dosis.

Ada sembilan provinsi lainnya yang juga sudah menerima vaksin Covid-19 di antaranya Sumatera Barat (36.920 dosis) Sumatera Selatan (30.000 dosis) Bengkulu (20.280 dosis) Lampung (40.520 dosis), Jawa Timur (77.760 dosis), Bali (31.000 dosis), Kalimantan Utara (10.680 dosis). Sulawesi Barat (5.960 dosis), dan Papua (14.680 dosis).

2. Distribusi vaksin menggunakan kendaraan berbeda

Terkait mobilisasi vaksin, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi menyebut, distribusi vaksin ke sejumlah daerah dilakukan secara khusus.

Ia mengatakan, Kemenhub telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19 dan Menteri Komunikasi dan Informatika perihal mobilisasi vaksin.

"Kita sudah rapat koordinasi kesiapan kita, dalam mobilisasi. Termasuk juga dalam perlakuan saat barang ini sampai ke tempat masing-masing," ucapnya, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Jubir Vaksin Bantah Terbitnya Izin Darurat BPOM Bakal Disesuaikan dengan Jadwal Vaksinasi

Distribusi vaksin tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan secara khusus hingga sampai ke tempat tujuan.

Oleh karenanya, kendaraan pun harus berbeda di antaranya memiliki pendingin sesuai kebutuhan.

Kabag Binopsdit II Polda Jabar Kompol Bayu Catur mengatakan, pergeseran vaksin dilakukan secara khusus, di antaranya jalur tol pun dikosongkan sementara untuk kelancaran pergeseran vaksin dan demi keselamatan pengendara lainnya.

Selain itu, petugas juga mengenakan senjata lengkap sesuai prosedur pengawalan.

"Pengawalannya karena bersifat khusus, maka kami berlakukan khusus," ucapnya.

3. Tunggu izin penggunaan meski sudah didistribusikan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com