Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persi Harap Pemerintah Sediakan Tempat Isolasi Covid-19 Selain Rumah Sakit

Kompas.com - 06/01/2021, 12:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G Partakusuma berharap pemerintah dapat menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat.

Hal-hal tersebut di antaranya menyampaikan kepada masyarakat terkait urutan prioritas pelayanan perawatan kesehatan di rumah sakit.

"Kita harap pemerintah beri pengertian. Oleh karena itu kami harap, selalu disampaikan bahwa ada urutan prioritas di kami bahwa yang kami rawat itu adalah yang sedang, berat sampai kritis. Baru itu masuk RS," kata Lia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, hal ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19 khawatir melakukan isolasi mandiri di rumah.

Baca juga: Kapasitas RS Covid-19 Menipis, Perhimpunan RS Bersiaga dan Minta Ini ke Pemerintah

Ia sendiri mengaku setiap hari selalu ada masyarakat yang menghubungi Persi menanyakan terkait kapasitas di rumah sakit.

Melihat kondisi tersebut, Lia berharap pula agar Pemerintah Provinsi dapat cepat bergerak untuk mencari tempat isolasi selain rumah sakit.

"Karena kan kadang masyarakat merasa khawatir kalau di rumah. Nah, ini Pemprov diharapkan bisa menyediakan tempat-tempat alternatif selain rumah sakit. Ada petugas kesehatan di sana yang selalu memantau," ucapnya.

"Mohon bantuan Satgas Covid-19 di setiap provinsi untuk mendukung agar apabila ada permasalahan antara pasien dengan RS bisa membantu penyelesaiannya," sambung dia.

Baca juga: Satgas: Kapasitas RS untuk Rawat Pasien Covid-19 di 9 Provinsi Sudah Melebihi 70 Persen

Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah kondisi seperti ini.

Masyarakat, kata dia, dapat diberikan pengertian bahwa mereka semua akan dilayani. Namun, waktu dapat terlayani mungkin akan lebih panjang atau lama.

"Untuk itu kita berharap pemerintah bisa mengatakan kepada masyarakat agar memaklumi dan bersabar, memberikan ketenangan bahwa masyarakat tetap dilayani. Tapi memang waktunya menjadi lebih panjang," jelasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan keterangan Lia, pemerintah telah meminta rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur pasien Covid-19 30-40 persen.

Baca juga: Jubir Satgas: Kapasitas RS Pasien Covid-19 Menipis, Kita dalam Kondisi Darurat

"Kementerian Kesehatan meminta rumah sakit-rumah sakit menambah kapasitas tempat tidur Covid-19. Tempat tidur RS 30-40 persen diharapkan dapat diubah menjadi ruang isolasi," ujarnya.

Menurut dia hal ini akan menyulitkan para pasien non Covid-19 yang juga membutuhkan pelayanan kesehatan di RS.

Lia menyebut, penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 dapat membuat waiting list atau daftar tunggu yang semakin panjang bagi pasien non Covid-19.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuam Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk menangani pasien Covid-19 semakin menipis.

Baca juga: Ruang Isolasi Covid-19 di RS Terisi Hampir 90 Persen, Kadinkes Depok: Makin Mencekam

Hal ini, menurut dia, menjadi alarm bagi masyarakat bahwa kondisi pandemi di Indonesia sudah darurat.

"Kondisi keterisian tempat tidur di ruang ICU maupun ruang isolasi di RS jika dilihat secara nasional ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan," ujar Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

"Hal ini dapat menjadi alarm bagi kita bahwa kita saat ini dalam keadaan darurat yang ditandai dengan ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com