Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Publik Harap Elite Politik Bahu-membahu Atasi Dampak Pandemi

Kompas.com - 04/01/2021, 09:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas mengenai harapan masyarakat terhadap konsolidasi elite politik 2021 menunjukkan bahwa 45,1 persen responden berharap tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah bahu-membahu dalam mengatasi dampak multidimensi akibat pandemi Covid-19.

Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 27,8 persen responden berharap tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah turun ke daerah untuk berdialog dengan masyarakat.

Lalu, sebanyak 16,5 persen responden meminta tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah menjaga ketenangan dan stabilitas kondisi negara.

Baca juga: Litbang Kompas: 31,2 Persen Masyarakat Minta Perbaikan Layanan Kesehatan Tangani Pandemi

Sementara itu, proses konsolidasi juga tertuju bagi kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Sebanyak 51,2 persen responden menilai kerja sama para tokoh di daerah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 menjadi tugas utama.

Lalu, 20,6 persen responden menilai tugas yang juga perlu dilakukan kepala daerah terpilih adalah dalam program pembangunan seperti pembangunan sekolah, jalan, dan lain-lainnya.

Kemudian, sebanyak 18 persen responden menilai kepala daerah harus menata pelayanan publik.

Peran kepala daerah terpilih sangat ditunggu masyarakat dalam penanganan Covid-19. Ide dan gagasannya dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dan dampak pandemi Covid-19 sehingga memberikan dampak pada kehidupan masyarakat.

Baca juga: 10 Bulan Pandemi Covid-19: Catatan Rekor hingga Potensi Lonjakan Kasus Usai Liburan

Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada 21-23 Desember 2020. Wawancara dilakukan terhadap 519 responden dari 34 provinsi yang dipilih secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian +- 4,30 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com