Kompas.com - 30/12/2020, 13:31 WIB
Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej saat membacakan Surat Keputusan Bersama enam menteri/kepala lembaga terkait pembubaran Front Pembela Islam pada Rabu (30/12/2020). KOMPAS TVWakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej saat membacakan Surat Keputusan Bersama enam menteri/kepala lembaga terkait pembubaran Front Pembela Islam pada Rabu (30/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan adanya penggunaan simbol maupun atribut Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu menyusul keputusan pemerintah membubarkan dan melarang kegiatan FPI sebagai organisasi masyarakat (ormas). 

Pelarangan kegiatan FPI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri yang dibacakan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiriaej.

Baca juga: Pemerintah: 35 Pengurus dan Anggota FPI Terlibat Tindak Pidana Terorisme

"(Meminta kepada masyarakat) untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam," ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Pemerintah juga meminta kepada masyarakat supaya tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan yang membawa penggunaan simbol maupun atribut FPI.

Adapun enam menteri yang menandatangani keputusan pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI ini adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menterian Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Baca juga: Isi Lengkap SKB tentang Pembubaran dan Pelarangan Kegiatan FPI...

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. 

Mereka menandatangani keputusan bersama dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020.

Keputusan itu mengenai larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Baca juga: Naskah Lengkap SKB Pembubaran FPI



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X