Kompas.com - 30/12/2020, 13:44 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meninggalkan PN Jakarta Selatan usai mengikuti sidang praperadilan eks Sekretaris MA Nurhadi cs melawan KPK, Senin (9/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meninggalkan PN Jakarta Selatan usai mengikuti sidang praperadilan eks Sekretaris MA Nurhadi cs melawan KPK, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 7 orang yang masih menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK sepanjang 2020.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2020 yang ditayangkan di kanal YouTube KPK RI, Rabu (30/12/2020).

"Jumlah DPO sebanyak 10 orang, namun 3 orang sudah ditangkap KPK," kata Nawawi.

Adapun tiga orang buronan yang berhasil ditangkap adalah mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

Kemudian, Hiendra Soenjoto dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pejabat negara sekitar tahun 2015.

Baca juga: Anggota Komisi III Sebut Kasus Harun Masiku Jadi Catatan Hitam KPK

Sementara itu, terdapat tujuh orang yang masih DPO yaitu:

Pertama, mantan politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang tersangkut dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

Kedua, Kirana Kotama dalam tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait penunjukan Ashanti Sales sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan Kapal SSV untuk Pemerintah Filipina tahun 2014.

Suap diberikan kepada Arif Cahyana selaku Kadiv Perbendaharaan PT. PAL Indonesia (Persero) dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Tehnologi merangkap Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia (Persero).

Baca juga: KPK Masukkan Sjamsul Nursalim dan Istrinya dalam DPO

Ketiga, Sjamsul Nursalim dalam kasus korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku pengendali BDNI.

Keempat, Itjih Sjamsul Nursalim terkait kasus korupsi bersama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI kepada BPPN yang yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku pengendali BDNI.

Kelima, Izil Azhar terkait kasus bersama-sama drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Keenam, Suryadi Darmadi adalah pemilik PT Darmex atau PT Duta Palma Group yang menjadi buronan dalam kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Baca juga: KPK Masukkan Pengusaha Samin Tan dalam DPO

Ketujuh, Samin Tan dalam perkara pemberian hadiah kepada penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asminn Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Nasional
Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Nasional
Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Nasional
Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X