Pemerintah Segera Teken Kerja Sama Pengadaan Vaksin dengan AstraZeneca dan Pfizer

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan, dalam waktu dekat pemerintah akan meneken kerja sama pengadaan vaksin dengan AstraZeneca dan Pfizer.

"Kita akan segera tanda tangan dengan AstraZeneca 100 juta dosis vaksin, sebagian firm, sebagian opsi," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

"Dan segera juga tanda tangan kontrak BioNtech Pfizer untuk 100 juta di mana 50 juta firm dan sisanya opsi," ucap dia.

Baca juga: Pfizer dan Moderna Uji Vaksin Covid-19 pada Virus Corona Jenis Baru Inggris

Budi berharap, finalisasi kerja sama dengan AstraZeneca dan Pfizer dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Selain dua jenis vaksin tersebut, pemerintah telah menekan kontrak pengadaan 125 juta dosis vaksin Covid-19 dengan Sinovac.

Jika masih dibutuhkan, pemerintah dapat menambah jumlah vaksin ini.

Kemudian, pemerintah juga telah menandatangani kerja sama dengan Novavax untuk mengadakan 100 juta dosis vaksin.

"Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari Cina, 100-an juta dari Novavax perusahaan Amerika-Kanada, 100 juta dari AstraZeneca perusahaan dari London Inggris, 100-an juta lagi dari Pfizer gabungan Jerman dan Amerika," ujar Budi.

Selain menjalin kerja sama secara bilateral dengan sejumlah perusahaan vaksin tersebut, kata Budi, pemerintah juga bekerja sama secara multilateral terkait pengadaan vaksin Covid-19.

Kerja sama multilateral itu dilakukan pemerintah bersama Gavi, bagian dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yang memberikan vaksin secara gratis.

Baca juga: Menkes: Indonesia Perlu Sekitar 426 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Budi belum dapat memastikan jumlah dosis vaksin yang bakal diberikan dalam kerja sama ini. Namun, angkanya berkisar antara 3-20 persen dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 16-100 juta dosis.

"Itu sebabnya kenapa kita buat kontrak dengan opsi dari suplier vaksin yang ada tadi, yang empat tadi, supaya kalau ada kepastian dari pengadaan dari Gavi yang sifatnya gratis kita tak perlu ambil dari mereka," kata Budi.

"Tapi kalau vaksin GAVI belum bisa terdeliver sesuai jadwal, kita sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral," ucap dia.