Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Berupaya Kembalikan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 27/12/2020, 18:41 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai, Presiden Joko Widodo berusaha mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah dengan memilih menteri yang sudah terbukti integritasnya bagi masyarakat.

Ia mengatakan, dipilihnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial adalah contoh dari upaya presiden Jokowi kembalikan kepercayaan masyarakat.

“Tentu saja ada upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, saya kira sosok seperti Risma itu dihadirkan kepada publik untuk Kementerian sosial itu memberikan upaya recovery terhadap kepercayaan publik yang menurun,” kata Djayadi Hanan dalam diskusi virtual, Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Masih Utamakan Stabilitas Dukungan Politik

Djayani mengatakan, Kementerian Sosial adalah kementerian yang sangat penting. Kementerian yang harusnya sangat dekat dengan masyarakat bawah.

Ia menilai, dipilih sosok seperti Tri Rismaharini yang memiliki track record dekat dengan rakyat kecil diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Dia mirip Pak Jokowi, keinginannya itu bekerja dengan cepat tanpa terlalu banyak dibatasi oleh birokrasi, dan tentu saja memiliki integritas yang sangat kuat di publik ya dan paham birokrasi di tingkat bawah,” ucap Djayadi.

Selain itu, Djayani mengatakan, presiden Joko Widodo juga terlihat masih mengutamakan stabilitas dukungan politik dalam menentukan pembantu-pembantunya di kabinet.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari pemilihan menteri yang tidak mengurangi jatah partai politik.

“Presiden tampaknya menganggap bahwa stabilitas dukungan politik itu menjadi sangat penting dan itu dilakukan dengan cara tidak mengurangi jatah dari partai politik PKB yang menteri diambil dari Kementerian Perdagangan diberi pos Menteri Agama yang sekaligus juga memberi akomodasi kepada NU,” kata Djayadi.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Fokus di Bidang Pemulihan Ekonomi

Kendati demikian, menurut Djayadi, tentu ada tentu ada tujuan-tujuan lain selain mempertimbangkan stabilitas partai politik, misalnya kata dia, memperbaiki ekonomi nasional dengan pemilihan empat dari enam menteri baru yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis.

Adapun empat menteri dari enam yang dimaksud Djayani yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Perdagangan M Lutfi.

“Ini menyiratkan kesan bahwa memang presiden betul-betul menekankan kesan baik kepada kabinet maupun kepada publik bahwa ke depan itu fokus di bidang pemulihan ekonomi,” ucap Djayadi.

Keseriusan Presiden Joko Widodo memperbaiki ekonomi, menurut Djayadi, terlihat jelas bahkan dalam memilih Menteri Kesehatan yang diberikan kepada orang berlatar belakang ekonomi dan bisnis atau seorang bankir yakni Budi Gunadi Sadikin.

Sebab, Djayani menilai, untuk memperbaiki ekonomi, hal yang harus dilakukan yakni penanganan pandemi dengan memilihan orang yang tepat dan memiliki peran kuat dalam hal manajerial.

“Peran yang harus diambil oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi itu memerlukan pera-peran yang sangat kuat, peran memimpin terutama untuk tugas-tugas, misalnya keberhasilan vaksinasi,” kata Djayadi.

“Karena tanpa kepemimpinan dan managerial skill yang kuat dari Kementerian Kesehatan vaksinasi itu yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan itu akan sulit berlangsung,” ucap dia.

Baca juga: Reshuffle Bikin PKB Kian Yakin 2021 Jadi Tahun Pemulihan Ekonomi Nasional

Dipilihnya Budi Gunadi Sadikin, menurut Djayadi, dianggap tepat karena memiliki kemampuan manajerial dan leadership skill yang memadai.

Oleh karena itu, kata Djayadi, nantinya bukan hanya mampu mengambil peran memimpin untuk untuk penanganan pandemi, melainkan juga bisa melakukan fungsi koordinasi dan integrasi dengan terutama adalah bidang-bidang ekonomi.

"Yang memang menjadi fokus utama dari pemerintahan ke depan atau kabinet ke depan,” ucap Djayadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com