Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Berupaya Kembalikan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 27/12/2020, 18:41 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/wpa/hp.
ANTARA FOTO/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/wpa/hp.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai, Presiden Joko Widodo berusaha mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah dengan memilih menteri yang sudah terbukti integritasnya bagi masyarakat.

Ia mengatakan, dipilihnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial adalah contoh dari upaya presiden Jokowi kembalikan kepercayaan masyarakat.

“Tentu saja ada upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, saya kira sosok seperti Risma itu dihadirkan kepada publik untuk Kementerian sosial itu memberikan upaya recovery terhadap kepercayaan publik yang menurun,” kata Djayadi Hanan dalam diskusi virtual, Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Masih Utamakan Stabilitas Dukungan Politik

Djayani mengatakan, Kementerian Sosial adalah kementerian yang sangat penting. Kementerian yang harusnya sangat dekat dengan masyarakat bawah.

Ia menilai, dipilih sosok seperti Tri Rismaharini yang memiliki track record dekat dengan rakyat kecil diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Dia mirip Pak Jokowi, keinginannya itu bekerja dengan cepat tanpa terlalu banyak dibatasi oleh birokrasi, dan tentu saja memiliki integritas yang sangat kuat di publik ya dan paham birokrasi di tingkat bawah,” ucap Djayadi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Djayani mengatakan, presiden Joko Widodo juga terlihat masih mengutamakan stabilitas dukungan politik dalam menentukan pembantu-pembantunya di kabinet.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari pemilihan menteri yang tidak mengurangi jatah partai politik.

“Presiden tampaknya menganggap bahwa stabilitas dukungan politik itu menjadi sangat penting dan itu dilakukan dengan cara tidak mengurangi jatah dari partai politik PKB yang menteri diambil dari Kementerian Perdagangan diberi pos Menteri Agama yang sekaligus juga memberi akomodasi kepada NU,” kata Djayadi.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Fokus di Bidang Pemulihan Ekonomi

Kendati demikian, menurut Djayadi, tentu ada tentu ada tujuan-tujuan lain selain mempertimbangkan stabilitas partai politik, misalnya kata dia, memperbaiki ekonomi nasional dengan pemilihan empat dari enam menteri baru yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Nasional
Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X