Kompas.com - 23/12/2020, 14:55 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption (ICW) menilai, ada ketidakjelasan dalam penuntasan sejumlah kasus besar yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, kasus-kasus tersebut semestinya dapat ditindaklanjuti oleh KPK karena telah sampai pada proses persidangan.

"Ada empat di sini yang kita highlight perkara besar yang rasanya tidak ditindaklanjuti oleh KPK hari ini," kata Kurnia dalam koferensi pers "Evaluasi Satu Tahun KPK" yang disiarkan akun Facebook Sahabat ICW, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: KPK Tuntaskan Penyidikan Tersangka Hiendra Soenjoto

Kasus pertama yang dimaksud Kurnia yakni dugaan korupsi proyek e-KTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Menurut Kurnia, KPK seharusnya dapat mengembangkan kasus tersebut karena dakwaan dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, menyebutkan bahwa sejumlah nama politikus yang turut menerima aliran uang dalam kasus ini.

"Di sana disebutkan spesifik namanya siapa, dugaan penerimaannya berapa, harusnya itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK," kata Kurnia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, KPK juga belum menerapkan pasal pencucian uang terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang telah dinyatakan bersalah dalam kasus ini.

Selain kasus e-KTP, KPK juga diminta segera menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan terdakwa Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim yang kini berstatus buron.

"Ada perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia,kerugian negaranya Rp 4,58 triliun dan ini pun tindak lanjutnya kita tidak tahu seperti apa," ujar Kurnia.

Baca juga: Data ICW, Kinerja Penindakan KPK Merosot pada 2020

Dua kasus lainnya adalah kasus proyek Hambalang dan kasus Bank Century.

Selain menuntaskan perkara-perkara warisan dari periode sebelumnya, KPK didorong untuk berani mengambil alih kasus dugaan suap terkait pelarian Djoko Tjandra.

Menurut Kurnia, KPK harus mengambil kasus itu karena ditengarai melibatkan aparat penegak hukum.

"Dalam konteks Djoko Tjandra, poin kami bukan pada supervisi tapi KPK harus mengambil alih perkara tersebut karena perkaranya perkara yang besar, yang kedua melibatkan aparat penegak hukum," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenag akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Kemenag akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Nasional
Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Nasional
Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Nasional
Menteri PPPA: Kunci Utama Menyiapkan Manusia Berkualitas Ada di Desa

Menteri PPPA: Kunci Utama Menyiapkan Manusia Berkualitas Ada di Desa

Nasional
Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Nasional
Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Nasional
Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Nasional
Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Nasional
Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Nasional
TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

Nasional
Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.