Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serahkan Jabatan Mensos ke Risma, Muhadjir Sebut Prioritas Kemensos Pemutakhiran Data

Kompas.com - 23/12/2020, 12:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, tugas prioritas Kementerian Sosial (Kemensos) yang saat ini harus dilakukan adalah pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat melakukan serah terima jabatan Menteri Sosial kepada Tri Rismaharini yang baru saja dilantik, Rabu (23/12/2020).

"Yang tidak kalah penting adalah yang menjadi program prioritas Kemensos adalah segera melakukan pemutakhiran DTKS," kata Muhadjir dalam acara serah terima tersebut.

Baca juga: Resmi Jabat Mensos, Risma Janji Kerja Keras Realisasikan Bansos di Awal 2021

Muhadjir mengatakan, pemutakhiran DTKS perlu dilakukan untuk mendukung target zero poverty.

Dengan demikian, reformasi tata kelola DTKS dalam jangka waktu 2020-2024 pun menjadi suatu keharusan.

"Sebagai langkah awal yang akan dilakukan yaitu inventarisasi data dan sistem pendataan lintas kementerian/lembaga," kata dia.

Terutama, bagi kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK dengan melibatkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.

Antara lain, dalam proses pengumpulan data penduduk miskin, perbaikan skema community based targeting serta pemanfaatan pusat pelayanan terpadu.

Baca juga: Jadi Mensos, Risma Janji Benahi Data Bansos dan Berdayakan Fakir Miskin

Muhadjir pun yakin bahwa Risma adalah orang yang tepat untuk memimpin Kementerian Sosial.

"Saya kira Bu Risma sosok yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Wali Kota Surabaya sebelum menjabat Menteri Sosial ini dan dalam bidang sosial beliau sangat menguasai masalah," ucap dia.

Adapun serah terima jabatan dilakukan Muhadjir yang menjadi Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari Batubara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi dana bantuan sosial.

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menjadi Menteri Sosial pada Selasa (22/12/2020) dan melantiknya pada Rabu (23/12/2020) pagi.

Baca juga: Jadi Mensos, Risma: Saya Tetap Arek Suroboyo, Tidak Akan Melupakan Warga Surabaya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com