Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmi Jabat Mensos, Risma Janji Kerja Keras Realisasikan Bansos di Awal 2021

Kompas.com - 23/12/2020, 12:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku bakal bekerja keras untuk merealisasikan bantuan sosial di awal Januari 2021.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kata dia, penyaluran bansos secara tepat waktu sangat urgen. Sebab, hal ini berkaitan dengan upaya mendorong perekonomian nasional.

"Kami harus bekerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan oleh kepada penerima bantuan," kata Risma usai dilantik sebagai Mensos di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Risma Dilantik Jadi Mensos, Karangan Bunga Banjiri Rumah Dinas Wali Kota Surabaya

Risma mengatakan, dirinya akan melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial. Dalam hal ini, Kemensos bakal bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Risma menyadari bahwa data penduduk terus berubah lantaran setiap hari ada saja warga yang meninggal dunia atau pindah domisili. Oleh karenanya, data penerima bansos harus terus diperbaharui.

Ia berjanji, perbaikan data ini akan dilakukan secara transparan dan cepat.

"Semua masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat, sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian efektivitas akan bisa tercapai," ujar Risma.

Sebagai Mensos, Risma juga berjanji untuk menggenjot program pemberdayaan manusia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan program ini, Kemensos bakal menggandeng para kepala daerah dan perguruan tinggi untuk menelaah permasalahan-permasalahan yang ada di daerah.

Selain itu, kata Risma, dirinya juga berencana mengantisipasi persoalan yang ditimbulkan akibat kemarau ataupun curah hujan tinggi.

Baca juga: Pengamat: Risma Mesti Perbaiki Citra Kemensos

"Itu tentunya akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian pertanian ataupun yang lain sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan," ujarnya.

Untuk diketahui, Risma ditunjuk sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara yang tersandung kasus korupsi.

Selain Risma, ada lima menteri lainnya yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan kelima menteri ini digelar di Istana Negara, Rabu (23/12/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com