Kompas.com - 23/12/2020, 11:43 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. ANTARA FOTO/LAILY RACHEVPresiden Joko Widodo (keempat dari kiri) didampingi Wapres Maruf Amin (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 usai diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). Keenam orang calon menteri hasil kocok ulang (reshuffle) tersebut antara lain Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap enam menteri dinilai masih berorientasi politik

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay kepada Kompas.com, Rabu (23/12/2020).

"Reshuffle kabinet kali ini masih berorientasi politik karena orang-orang yang dari partai politik masih tetap sama," kata Saleh.

Baca juga: Sandiaga Jadi Menparekraf, Gerindra: Dia Tahu Apa yang Harus Dilakukan

Artinya, kata dia, meskipun orang tersebut diganti sebagai menteri, tetapi penggantinya tetap merupakan orang partai politik (parpol).

Begitu pula dengan orang dari kalangan profesional juga dinilainya tetap sama.

"Artinya, ini masih tetap tidak jauh dari komposisi pembagian kekuasaan lintas parpol," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun demikian, Saleh berharap agar mereka yang telah terpilih menjadi menteri bisa tetap berkontribusi dengan baik terhadap negara.

Baca juga: Komisi VIII: Gus Yaqut Pantas Jadi Menteri Agama

Terlebih, kata dia, Presiden juga sudah dipastikan mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan penggantian dengan keenam orang terpilih tersebut.

Termasuk di antaranya adalah penunjukan Menteri Kesehatan yang bukan berlatar belakang kesehatan.

"Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan Presiden sehingga menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih itu," ucap dia.

Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan enam menteri baru di kabinet Indonesia Maju pada Selasa (23/12/2020).

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, 6 Menteri dan 5 Wamen Baru Ucapkan Sumpah Jabatan

Keenam menteri baru tersebut adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan EKonomi Kreatif, Budi Gunawan Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

Kemudian Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Mereka semua telah resmi dilantik pada Rabu (23/12/2020) pagi di Istana Negara, Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Mengenang Wiji Thukul, Aktivis yang Hilang Usai Peristiwa Kudatuli 1996

Nasional
Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Tanda Tanya yang Belum Terjawab dari Kerusuhan 27 Juli 1996...

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Kementerian PPPA Sebut Penyebab Kerentanan Anak adalah Gagapnya Orangtua Ikuti Teknologi

Nasional
Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Gelar Tabur Bunga Peringati Tragedi 27 Juli 1996, PDI-P: Perjuangan Belum Selesai

Nasional
Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Airlangga: Untuk Mencapai Kekebalan Kelompok, Perlu 208 Juta Penduduk Divaksin

Nasional
Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Menteri PPPA Sebut Dunia Usaha Punya Peran Penting untuk Perluas Jangkauan Vaksinasi Covid-19 Anak-anak

Nasional
718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

718.000 Anak Usia 12-17 Tahun Sudah Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Jokowi: Mahasiswa di Jurusan Sama Tak Berarti Kelak Harus Berprofesi Sama

Nasional
Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Nasional
Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Suap Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Menteri PPPA Minta Penyedia Jasa Lindungi Anak dari Dampak Negatif Internet

Nasional
Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Pemerintah Diminta Jelaskan Aturan Makan 20 Menit, Puan Nilai Agar Tak Jadi Lelucon

Nasional
Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

Nasional
Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Polri: Pengawasan Waktu Makan 20 Menit Tugas Satgas Covid-19

Nasional
Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X