Kompas.com - 23/12/2020, 10:16 WIB
Tri Rismaharini Saat menjabat Wali Kota Surabaya KOMPAS.COM/GHINAN SALMANTri Rismaharini Saat menjabat Wali Kota Surabaya
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan kepercayaan publik terhadap Kementerian Sosial saat ini sudah runtuh setelah Mensos Juliari Batubara ditahan KPK atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19.

Karena itu, Hendri mengatakan, Tri Rismaharani yang ditunjuk menggantikan Juliari mesti mampu memperbaiki citra Kemensos.

"Mudah-mudahan saja kehadiran Risma bisa memperbaiki citra Kemensos dan proses distribusi bansos itu sendiri," kata Hendri saat dihubungi, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Perjalanan Karier Risma, dari PNS Idola Masyarakat Surabaya, Wali Kota, Kini Menteri Sosial

Menurutnya, penunjukan Risma sebagai Mensos sekaligus memperlihatkan sikap PDI Perjuangan yang berkukuh menginginkan kadernya duduk di kursi tersebut.

"Tampaknya wujud kukuhnya PDI-P untuk tidak melepaskan kursi Mensos, sehingga Risma mendapatkan tugas di situ," ucap Hendri.

Selain itu, jatah kursi menteri untuk Partai Gerindra juga tak berkurang. Meski Presiden Joko Widodo menunjuk Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo, tetapi Gerindra mendapatkan kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Menparekraf menggantikan Wishnutama. Karena itu, Hendri menilai komposisi menteri hasil perombakan kabinet sebetulnya tidak banyak berubah.

"Ini kan sebetulnya tidak mengubah komposisi parpol juga. PKB hilang satu, masuk satu juga. Gerindra hilang satu digantikan Sandiaga," ujarnya.

Sementara itu, pngamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan perombakan atau reshuffle kabinet yang diumumkan Jokowi pada Selasa (22/12/2020) merupakan solusi yang tetap menguntungkan bagi Partai Gerindra dan PDI-P.

Sebab, kedua partai tersebut tetap mendapatkan jatah kursi menteri meski kader sebelumnya, yaitu Juliari dan Edhy, terjerat kasus dugaan korupsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X