Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP Terpilih 2020-2025

Kompas.com - 20/12/2020, 09:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP 2020 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020).

Terpilihnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu mengantarkannya untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di partai berlambang Ka'bah tersebut.

Di mana sebelumnya ia hanya berstatus sebagai Plt Ketua Umum menggantikan M Romahurmuziy yang tersandung perkara hukum.

Setalah menjalani proses penetapan oleh pimpinan sidang muktamar, Suharso langsung menebar janji.

Salah satu janjinya adalah menargetkan bisa mengembalikan kejayaan partai sebagaimana hasil Pemilu 1999.

“Pada tahun 1999 kita mendapat suara 11.395.000. Jadi, kita paling tidak (memperoleh) 11.395.000 plus 1 suara,” ucap Suharso seperti dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (20/12/2020).

Baca juga: Suharso Monoarfa Terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara Aklamasi

Target ini juga yang dijadikannya sebagai patokan untuk meloloskan partainya dari parliamantary threshold atau ambang batas dalam kontestasi politik pada 2024.

Suharso sendiri merupakan satu di antara sederet nama politikus elite PPP.

Jejaknya sebagai politisi ulung diawali sebagai anggota DPR RI 2004-2009.

Setelah mengakhiri tugasnya di legislatif, Suharso kemudian merangsek ke tampuk kekuasaan pada 2009.

Ia dipinang Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Perumahan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Akan tetapi, Suharso tak lama menduduki jabatan menteri. Pada 12 Oktober 2011, ia mengajukan surat penguduran diri kepada SBY.

Kemudian pada 17 Oktober 2011, Suharso resmi menanggalkan jabatannya di pemerintahan.

Saat itu, SBY memuji Suharso atas kinerjanya selama dua tahun mengemban jabatan tersebut.

Salah satu catatan positif yang dikeluarkan SBY adalah keberhasilan Suharso membangun rumah susun bagi 15.000 kepala keluarga di lingkungan TNI dan Polri.

Baca juga: Suharso Bidik 11 Juta Suara untuk PPP di Pemilu 2024

Sebagai politisi elite, langkahnya di ranah eksekutif tak sampai di situ.

Selang empat tahun kemudian, pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 31 Oktober 1954 ini kembali masuk ke kekuasaan.

Tepatnya ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015.

Ia berhasil mempertahankan jabatan tersebut sebelum akhirnya dipilih Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com