Ia menjelaskan, Pemkot Bogor akan memaksimalkan berbagai macam kanal organisasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Pesantren, Dewan Masjid Indonesia, dan Dialog Lintas Agama.
Kemudian, dia juga merasa bahwa Pemkot Bogor perlu melakukan kampanye publik melalui jalur media sosial dan media mainstream.
"Ini kita lakukan secara bertahap. Tapi yang pasti adalah, kita harus tahu dulu saat ini tahapan vaksin sudah sampai di mana, sehingga pesan yang sampai ke warga juga jelas misalnya bahwa vaksin sampai di sini, uji klinisnya sampai ini, dan nanti tahapannya seperti ini," pungkas Bima.
Hingga kini, keamanan vaksin Covid-19 masih diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Baca juga: Perda DKI soal Denda Rp 5 Juta bagi Penolak Vaksin Covid-19 Digugat ke MA
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM.
Bersamaan dengan itu, kehalalan vaksin juga sedang dipastikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wiku menambahkan, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi ini. Paling penting, vaksin aman dan efektif untuk digunakan.
"Program vaksinasi akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin, sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berhasiat bagi masyarakat," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.