Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bima Arya Sebut Bogor Targetkan 160.000 Warga Usia Produktif untuk Divaksin Covid-19

Kompas.com - 18/12/2020, 15:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya telah menetapkan target prioritas penerima vaksin Covid-19.

Dua puluh persen penduduk berusia aktif akan jadi yang pertama menerima vaksin.

"Kami tetapkan target prioritasnya. Untuk di tahap awal, sepertinya tidak semuanya, hanya 20 persen saja dari jumlah usia produktif total yaitu 650.000 orang menjadi 160.000," kata Bima dalam Seminar Daring Nasional bertajuk "Vaksinasi Covid-19 Negara dan Rakyat Siap?" Jumat (18/12/2020).

Lanjut dia, dari 160.000 warga tersebut kemudian mengerucut kembali target prioritas penerima vaksin.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Kaji Pembatasan Kembali Aktivitas Warga dan Usaha

Muncul kemudian beberapa pihak yang menjadi prioritas di antaranya pelayan publik yaitu aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri. Ketiganya masuk dalam kategori pertama penerima vaksin.

"Kategori kedua adalah para pendidik. Karena kita asumsikan bahwa nanti sekolah tatap muka sudah bisa mulai. Makanya kita prioritaskan tenaga pendidik," ujarnya.

Kategori ketiga yaitu para tenaga medis dan kesehatan. Bima menyebut, tiga kategori tersebut jumlah totalnya 160.000 warga.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa dari kategori-kategori penerima vaksin tahap pertama itu akan diseleksi kembali.

Baca juga: Jokowi: Saya yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 untuk Tunjukkan Tak Apa-apa

"Karena akan ada ketentuan seperti misalnya, yang punya komorbid tidak boleh ikut divaksin. Atau alumni Covid-19 tidak juga diprioritaskan. Alumni Covid-19 seperti saya ya ini tidak diprioritaskan," jelas dia.

Saat ini, ia menegaskan bahwa dinas kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Bogor tengah mendata usia produktif yang memiliki komorbid.

Sehingga nantinya warga usia produktif tersebut akan dipisah untuk tidak diprioritaskan menerima vaksin tahap pertama.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, keamanan vaksin Covid-19 saat ini tengah dikaji Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM).

Baca juga: Selandia Baru Akan Gratiskan Vaksin Covid-19 bagi Warga dan Negara Sekitarnya

Bersamaan dengan itu, kehalalan vaksin juga sedang dipastikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Pemerintah saat ini masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan POM dan MUI," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12/2020).

Menurut Wiku, seandainya hasil kajian membuktikan bahwa vaksin Covid-19 benar-benar aman dan efektif, BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat.

Kemudian, jika vaksin terbukti halal, MUI akan menerbitkan sertifikasi kehalalan vaksin.

Wiku menyebut, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi ini. Paling penting, vaksin aman dan efektif untuk digunakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com