Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada 2020, Satgas Covid-19 Klaim Tingkat Kepatuhan Jaga Jarak dan Pakai Masker Tinggi

Kompas.com - 17/12/2020, 16:55 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sonny Harry Harmadi mengatakan, tingkat kepatuhan masyarakat menjaga jarak dan memakai masker saat hari pemungutan suara Pilkada 2020 sangat tinggi.

Sonny bahkan mengaku terkejut dengan tingginya angka kepatuhan protokol kesehatan yang berdasarkan pemantauan Satgas Penanganan Covid-19.

"Ternyata pada 9 Desember saat pelaksanaan, kepatuhan menjaga jarak jauh di atas hari sebelum dan sesudahnya," kata Sonny dalam dalam konferensi pers "Evaluasi Publik Nasional terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak" oleh SMRC, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Perludem: UU Pilkada Belum Didesain Adaptif pada Kondisi Pandemi

Menurut pemantauan Satgas, secara umum kepatuhan masyarakat menjaga jarak saat 9 Desember melonjak hingga 94,69 persen.

Sementara itu, pada 8 Desember hanya 81,69 persen dan pada 10 Desember 81,19 persen.

Kemudian, kepatuhan memakai masker meningkat menjad 84,41 persen. Sehari sebelumnya, yaitu pada 8 Desember hanya 81,69 persen dan pada 10 Desember 81,19 persen.

"Jadi selama pencoblosan, ternyata kepatuhannya sangat baik. Ini sejalan dengan apa yang ditemukan teman-teman SMRC," kata Sonny.

Selain itu, temuan tentang tingkat kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak secara khusus di TPS juga tinggi. Satgas Penanganan Covid-19 memantau 309.139 orang.

Baca juga: BPOM: Aspek Keamanan Vaksin Covid-19 Sudah Baik, Tunggu Uji Aspek Efektivitas

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan melalui aplikasi Satgas, tingkat kepatuhan menjaga jarak mencapai 90,77 persen dan memakai masker hingga 95,96 persen.

"Ini luar biasa," ucapnya.

Sonny pun berharap pencapaian tingkat kepatuhan ini dapat dipertahankan di tahapan Pilkada 2020 berikutnya, yaitu penetapan dan pengumuman pasangan calon kepala daerah terpilih.

"Jangan yang sudah baik saat pemungutan suara, menjadi kurang sempurnah karena di tahap berikutnya ada kerumunan massal atau munculnya klaster dari pilkada," ujar Sonny.

Baca juga: BPOM: Aspek Keamanan Vaksin Covid-19 Sudah Baik, Tunggu Uji Aspek Efektivitas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com