Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Gratis, IAKMI Nilai Wajar Negara Harus Lindungi Rakyat

Kompas.com - 16/12/2020, 18:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Menurut dia, hal ini merupakan hal yang wajar karena sudah menjadi tugas negara berkewajiban melindungi rakyat dalam kaitannya di masa pandemi.

"Kita ini menghadapi pandemi, negara darurat, darurat kesehatan masyarakat. Karena akan mengakibatkan bencana lebih lanjut, tidak hanya orang sakit, bahkan meninggal. Seharusnya negara melindungi rakyatnya. Vaksin ini wajar-wajar saja kalau itu digratiskan untuk semua orang Indonesia," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Satgas: Vaksin Covid-19 Gratis agar Pandemi Cepat Selesai

Oleh karena itu, ia menilai bahwa keputusan yang diambil Jokowi sudah tepat dan bagus karena Indonesia tengah berada dalam pandemi.

Sebaliknya, kata dia, jika dalam situasi normal justru vaksin akan menjadi pilihan terlebih jika berbayar.

"Tapi kan sekarang sudah tidak ada pilihan. Itu harus diambil. Artinya apa, dengan demikian, bisa akses ke semua orang," ujarnya.

Sehingga, menurut Ede, kaitan dengan vaksin berbayar atau tidak itu sudah clear atau selesai.

Namun, ia berpendapat bahwa isu yang akan beredar berikutnya adalah mengenai kualitas vaksin.

Baca juga: Komisi IX Apresiasi Keputusan Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19

Pemerintah, saat ini perlu memperhatikan dan fokus pada empat hal dalam pengadaan vaksin.

"Pertama itu safety, produk ini harus safe, betul-betul tidak mengakibatkan hal yang buruk. Kedua soal quality, bicara tentang efficacy itu, harus betul-betul manjur, menimbulkan antibodi yang benar," kata dia.

Kemudian, ia menyebut bahwa pemerintah perlu memperhatikan isu aksesibilitas agar semua masyarakat mendapatkan vaksin.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah soal coverage vaksin Covid-19 yang harus menjangkau semua umur.

"Vaksin itu seharusnya untuk semua umur kan. Karena semua umur berisiko. Jadi bukan ini vaksin diuji coba untuk kelompok usia 18-59 tahun misalnya. Lah terus yang di bawah 18 bagaimana, di atas 60 bagaimana, kan begitu," tutur dia.

"Isu berikutnya adalah vaksinnya mana, apa betul-betul aman dan berkualitas, plus isu aksesnya sudah disiapkan, akses keuangan sudah tidak ada masalah, bagaimana distribusinya supaya semua orang dapat," kata Ede.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Pemerintah Diingatkan Perencanaan dan Manajemen yang Matang

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com