Vaksin Covid-19 Gratis, IAKMI Nilai Wajar Negara Harus Lindungi Rakyat

Kompas.com - 16/12/2020, 18:11 WIB
Ilustrasi pengembangan vaksin Covid-19 di Australia dihentikan setelah ditemukan reaksi positif HIV pada partisipan uji coba vaksin. SHUTTERSTOCK/LookerStudioIlustrasi pengembangan vaksin Covid-19 di Australia dihentikan setelah ditemukan reaksi positif HIV pada partisipan uji coba vaksin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Menurut dia, hal ini merupakan hal yang wajar karena sudah menjadi tugas negara berkewajiban melindungi rakyat dalam kaitannya di masa pandemi.

"Kita ini menghadapi pandemi, negara darurat, darurat kesehatan masyarakat. Karena akan mengakibatkan bencana lebih lanjut, tidak hanya orang sakit, bahkan meninggal. Seharusnya negara melindungi rakyatnya. Vaksin ini wajar-wajar saja kalau itu digratiskan untuk semua orang Indonesia," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Satgas: Vaksin Covid-19 Gratis agar Pandemi Cepat Selesai

Oleh karena itu, ia menilai bahwa keputusan yang diambil Jokowi sudah tepat dan bagus karena Indonesia tengah berada dalam pandemi.

Sebaliknya, kata dia, jika dalam situasi normal justru vaksin akan menjadi pilihan terlebih jika berbayar.

"Tapi kan sekarang sudah tidak ada pilihan. Itu harus diambil. Artinya apa, dengan demikian, bisa akses ke semua orang," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga, menurut Ede, kaitan dengan vaksin berbayar atau tidak itu sudah clear atau selesai.

Namun, ia berpendapat bahwa isu yang akan beredar berikutnya adalah mengenai kualitas vaksin.

Baca juga: Komisi IX Apresiasi Keputusan Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19

Pemerintah, saat ini perlu memperhatikan dan fokus pada empat hal dalam pengadaan vaksin.

"Pertama itu safety, produk ini harus safe, betul-betul tidak mengakibatkan hal yang buruk. Kedua soal quality, bicara tentang efficacy itu, harus betul-betul manjur, menimbulkan antibodi yang benar," kata dia.

Kemudian, ia menyebut bahwa pemerintah perlu memperhatikan isu aksesibilitas agar semua masyarakat mendapatkan vaksin.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah soal coverage vaksin Covid-19 yang harus menjangkau semua umur.

"Vaksin itu seharusnya untuk semua umur kan. Karena semua umur berisiko. Jadi bukan ini vaksin diuji coba untuk kelompok usia 18-59 tahun misalnya. Lah terus yang di bawah 18 bagaimana, di atas 60 bagaimana, kan begitu," tutur dia.

"Isu berikutnya adalah vaksinnya mana, apa betul-betul aman dan berkualitas, plus isu aksesnya sudah disiapkan, akses keuangan sudah tidak ada masalah, bagaimana distribusinya supaya semua orang dapat," kata Ede.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Pemerintah Diingatkan Perencanaan dan Manajemen yang Matang

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Nasional
Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Nasional
Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Nasional
Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Nasional
Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Nasional
PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Nasional
Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Nasional
Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Nasional
Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Nasional
Atlet Paralimpiade Dapat Bonus: Peraih Perak 2,5 Miliar, Perunggu 1,5 Miliar

Atlet Paralimpiade Dapat Bonus: Peraih Perak 2,5 Miliar, Perunggu 1,5 Miliar

Nasional
IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Pekalongan, Cirebon, Semarang, dan Surabaya Dinilai Paling Rawan Tenggelam

Pekalongan, Cirebon, Semarang, dan Surabaya Dinilai Paling Rawan Tenggelam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.