Vaksin Covid-19 Gratis, Pemerintah Diingatkan Perencanaan dan Manajemen yang Matang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar melakukan perencanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 dengan matang.

Rahmad meminta agar pemerintah menyosialisasikan layanan vaksin gratis sebagaimana janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan Rabu (16/12/2020) ini.

"Butuh organisasi, butuh manajemen, butuh persiapan untuk perencanaan yang matang," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Rabu sore.

Menurutnya, pemerintah perlu meyakinkan masyarakat soal keamanan dan efektivitas vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

Baca juga: Satgas: Vaksin Covid-19 Gratis agar Pandemi Cepat Selesai

Selain itu, pemerintah juga harus menyampaikan skala prioritas serta mekanisme pemberian vaksin Covid-19.

"Saya kira jangan sampai rakyat menunggu-nunggu, bertanya-tanya, sehingga menimbulkan masalah di lapangan," ucap Rahmad.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pemerintah daerah dan rumah sakit berkoordinasi dengan baik dalam pelayanan vaksinasi Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 dinilai Rahmad merupakan pekerjaan rumah (PR) besar yang memerlukan pengorganisasian yang matang.

Baca juga: Komisi IX Apresiasi Keputusan Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19

"Ini penting karena ini organisasi massa yang sangat besar, penyuntikan kan butuh perencanaan yang matang dan kerja sama matang," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 secara menyeluruh.

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari publik dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Epidemiolog: Keputusan yang Bagus

Dia pun menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

"Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujarnya.