Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Listrik KPK Padam Saat Peringatan Hari Antikorupsi, Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jangan

Kompas.com - 16/12/2020, 11:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/12/2020).

Dalam acara tersebut, Jokowi menyampaikan sambutan dari Istana Negara, Jakarta Pusat.

Sementara, sejumlah pimpinan KPK dan para pejabat negara mengikuti acara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dipantau dari YouTube Sekretariat Presiden, acara dibuka dengan pidato Ketua KPK Firli Bahuri. Namun, belum sampai 10 menit Firli bicara, suasana tiba-tiba hening dan tak terdengar suara.

Baca juga: Peringatan Hari Antikorupsi, Ketua KPK: Perlu Kesadaran agar Korupsi Tak Lagi Dianggap Budaya

Tak lama, terdengar suara yang menyebutkan bahwa tengah terjadi gangguan sistem. Situasi pun kembali hening dan sesekali menampilkan visual peserta peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Sekitar 10 menit setelahnya, tampak Presiden Joko Widodo bersiap memberikan sambutan. Sementara, di Gedung Merah Putih KPK, Firli terlihat kembali duduk di kursinya.

Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung bahwa terjadi pemadaman listrik di KPK. Ia pun meminta agar upaya pemberantasan korupsi tak ikut padam.

"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," kata Jokowi.

Baca juga: KPK Bantu Optimalisasi Aset Negara Senilai Rp 548,2 Triliun.

Jokowi mengatakan, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Ia ingin agar pendidikan antikorupsi diperluas untuk melahirkan generasi masa depan antikorupsi.

Tak hanya itu, kata Jokowi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga menjadi kunci utama.

Baca juga: Jokowi: Kinerja Pemberantasan Korupsi Tak Diukur dari Banyaknya Kasus

Oleh karenanya, semua lembaga pemerintah ia minta untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta melakukan penyederhanaan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi," kata Jokowi.

"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com